Perizinan berusaha di Indonesia kini terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), namun sektor mineral, batubara, dan kelapa sawit memiliki perbedaan signifikan dalam tata cara, syarat, dan prosedur. Keduanya merupakan komoditas ekonomi penting, namun landasan hukum, jenis izin, prosedur, syarat, kewenangan, serta implikasinya terhadap investasi sangat berbeda.
Sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) diatur oleh UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, PP No. 25 Tahun 2023, serta regulasi ESDM dan Perpres 55/2022. Perizinan utamanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat (Kementerian ESDM) atau daerah yang didelegasikan, kemudian diintegrasikan ke OSS. Prosesnya dimulai dari penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), diikuti IUP Eksplorasi yang memerlukan dokumen teknis, AMDAL/UKL-UPL, dan jaminan reklamasi. Setelah eksplorasi, diajukan IUP Operasi Produksi yang melibatkan evaluasi teknis, lingkungan, dan fiskal, serta pengawasan rutin. Syarat utama menekankan aspek teknis geologis seperti studi kelayakan, rencana kerja, desain tambang, jaminan reklamasi, dan rekening pasca-tambang. AMDAL sangat ketat diterapkan karena sifat ekstraktif pertambangan yang berpotensi merusak bentang lahan. Kewenangan perizinan mayoritas berada di Kementerian ESDM, menjadikan prosesnya lebih panjang dan teknis.
Sementara itu, sektor kelapa sawit mengikuti jalur perkebunan dan kehutanan, diatur dalam UU Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian, dan UU Kehutanan. Perizinan utamanya adalah Izin Usaha Perkebunan (IUP), IUP-B (Budi Daya), IUP-P (Pengolahan), dan izin kehutanan (IPPK, IPK), yang kini terintegrasi ke OSS sektor perkebunan. Prosesnya diawali penetapan lahan, termasuk izin kehutanan jika berada di kawasan hutan. Pemohon mengajukan IUP-B atau IUP-P melalui pemerintah daerah (gubernur/bupati) dengan melampirkan AMDAL/UKL-UPL, rencana pengelolaan lingkungan, dan mematuhi batas maksimum luas lahan. Syarat utama berfokus pada kesesuaian lahan, pola pengembangan, dan pembatasan area. Terdapat batasan maksimum 20.000 ha per perusahaan per provinsi (dengan pengecualian di Papua) dan total 100.000 ha per pemegang izin di seluruh Indonesia. Perizinan sawit umumnya diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota, dengan regulasi sektoral diawasi Kementerian Pertanian.
Perbedaan mendasar ini mengindikasikan bahwa sektor tambang mengandalkan kepastian hukum melalui regulasi teknis dan fiskal yang terstruktur. Sebaliknya, sektor kelapa sawit bergantung pada kejelasan batas lahan, izin kehutanan, dan konsistensi kebijakan agraria. Implikasi investasi dan kepastian hukum pun berbeda; tambang membutuhkan kepastian teknis dan fiskal yang kuat, sementara sawit membutuhkan kejelasan regulasi lahan dan agraria.
