Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) menggalakkan percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi para pekebun. Upaya krusial ini menekankan pentingnya dukungan nyata berupa pembiayaan dan penguatan kelembagaan petani. Langkah ini dinilai sangat penting untuk memperluas cakupan sertifikasi sekaligus meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global. Diskusi mendalam mengenai percepatan sertifikasi ISPO bagi pekebun kelapa sawit rakyat dilaksanakan dalam sebuah Workshop yang digelar oleh GPPI dengan dukungan penuh dari BPDP dan Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta pada Selasa, 28 April 2026.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil, menyoroti peran strategis kelapa sawit dalam perekonomian nasional serta kontribusinya dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan energi. Produksi minyak sawit Indonesia yang mencapai 53,6 juta ton pada tahun 2025 menegaskan posisi Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia. "Kelapa sawit memainkan peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan energi. Di sinilah peran penting Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia," ujar Ali Jamil dalam sambutannya, yang dibacakan oleh Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Iim Mucharam, dikutip pada Kamis, 30 April 2026.
Ali Jamil menjelaskan lebih lanjut bahwa percepatan sertifikasi ISPO merupakan elemen vital dalam memperkuat kepercayaan pasar global terhadap produk sawit Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan di tingkat pekebun yang membatasi perluasan sertifikasi, terutama terkait akses terhadap pembiayaan dan penguatan kelembagaan.
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 mengenai Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Peraturan ini secara signifikan memperluas kewajiban sertifikasi untuk mencakup seluruh sektor, mulai dari hulu, hilir, hingga bioenergi. Ali menambahkan bahwa implementasi ISPO secara keseluruhan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola industri sawit serta meningkatkan daya saingnya di kancah global. Hingga saat ini, lebih dari 7,5 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah berhasil mendapatkan sertifikasi ISPO.
"ISPO menjadi kunci utama bagi penerimaan pasar global terhadap produk sawit. Tantangannya kini bukan hanya memperluas cakupan, tetapi memastikan petani mampu memenuhi standar sertifikasi," tegasnya.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, menggarisbawahi peran krusial dukungan pembiayaan dalam upaya mempercepat sertifikasi ISPO di tingkat pekebun. "Permentan Nomor 33 Tahun 2025 menegaskan bahwa pekebun dapat mengajukan pembiayaan sertifikasi ISPO melalui kelembagaan pekebun. Pekebun yang berhasil memperoleh sertifikat melalui pendanaan BPDP akan diprioritaskan dalam akses program lain, seperti peremajaan sawit rakyat," jelas Normansyah. Melalui program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDP memberikan dukungan finansial untuk berbagai tahapan sertifikasi, meliputi pendataan Sistem Tanaman Terpadu-Berbasis (STD-B), pernyataan pengelolaan lingkungan, pelatihan Sistem Pengendalian Internal (ICS), pendampingan, hingga proses sertifikasi dan penilikan.
Untuk mengakselerasi implementasi, BPDP juga telah membentuk Tim Percepatan Sertifikasi ISPO Pekebun. Tim ini memiliki mandat untuk mengoordinasikan pelaksanaan program, menyusun langkah-langkah teknis penyaluran dana, memetakan kebutuhan dukungan lintas sektor, serta merumuskan rekomendasi kebijakan operasional yang efektif.
Ketua Umum GPPI, Delima Hasri Azahari, menilai bahwa dukungan nyata dari berbagai pihak merupakan faktor penentu dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi petani dalam proses sertifikasi. "Masih rendahnya capaian sertifikasi ISPO petani membutuhkan strategi percepatan dan kolaborasi semua pihak. Dukungan pembiayaan dan penguatan kelembagaan menjadi faktor penting agar petani dapat memenuhi standar sertifikasi," ungkap Delima.
Ia menambahkan bahwa tuntutan pasar global terus berkembang, tidak hanya berfokus pada sertifikasi ISPO dan RSPO, tetapi juga mengarah pada standar pertanian regeneratif yang menekankan praktik-praktik berkelanjutan. Workshop tersebut dirancang dengan dua sesi diskusi yang menghadirkan narasumber dari pemerintah, asosiasi, dan lembaga terkait, guna merumuskan langkah-langkah konkret untuk mempercepat sertifikasi ISPO di tingkat pekebun.
