Industri penjaminan di Indonesia terus diperkuat untuk mendukung akses pembiayaan dan stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam Indonesia Guarantee Summit (IGS) 2026, Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo), Ivan Soeparno, menekankan posisi strategis industri penjaminan dalam pertumbuhan ekonomi, terutama melalui perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor produktif. Ivan menjelaskan bahwa penjaminan berfungsi sebagai mekanisme berbagi risiko yang menjembatani kebutuhan pelaku usaha dengan prinsip kehati-hatian lembaga keuangan. Di tengah tantangan ekonomi global, industri penjaminan dituntut untuk tumbuh lebih sehat, prudent, transparan, dan kompetitif guna menjaga kualitas pembiayaan nasional. Pemurnian industri ini dipandang sebagai momentum untuk memperkuat arah dan kualitas, termasuk model bisnis, tata kelola, dan mitigasi risiko. Harmonisasi kebijakan dengan sektor jasa keuangan lain, khususnya yang bersinggungan dengan asuransi, sangat krusial. Regulasi yang proporsional dan sesuai karakteristik bisnis penjaminan akan menciptakan level playing field yang sehat, memungkinkan industri penjaminan, asuransi, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya saling melengkapi. Asippindo menilai penguatan ini penting untuk menjaga intermediasi keuangan, memperluas pembiayaan UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ferry Irawan, menyatakan bahwa penguatan industri penjaminan adalah bagian integral dari agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memperluas akses pembiayaan UMKM dan sektor produktif. UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan investasi nasional, namun banyak yang belum sepenuhnya bankable. Industri penjaminan berperan vital dalam memberikan dukungan agar UMKM ini mendapatkan akses kredit formal. Pemerintah melalui berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan perumahan, industri padat karya, hilirisasi, ketahanan pangan, dan ekonomi hijau, terus mendorong pembiayaan produktif. Industri penjaminan diharapkan menjadi credit enhancer, instrumen mitigasi risiko, dan jembatan bagi UMKM untuk berkembang.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, menegaskan peran strategis industri penjaminan sebagai pilar stabilitas dan akselerator pertumbuhan ekonomi. Fungsi penjaminan sangat penting dalam memperluas akses pembiayaan, terutama bagi UMKM, melalui pengelolaan risiko dan penguatan credit enhancement. Hingga tahun 2025, terdapat 24 entitas lembaga penjaminan dengan total aset Rp47,51 triliun. Nilai outstanding penjaminan mencapai Rp406,43 triliun, dengan porsi produktif sebesar 70,91%. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) industri mencapai Rp8,2 triliun. OJK terus mendorong penguatan industri melalui pengaturan dan pengawasan, penguatan ekuitas lembaga penjamin, dan pengembangan ekosistem penjaminan nasional yang terintegrasi. OJK juga mendukung peran Jamkrida, skema co-guarantee, dan perusahaan penjaminan ulang untuk meningkatkan kapasitas penjaminan nasional dan dukungan terhadap pembiayaan sektor produktif di daerah. OJK mewajibkan perusahaan penjaminan memenuhi ketentuan modal secara bertahap, dengan target 75% dari ekuitas minimum pada akhir tahun 2026.
Indonesia Guarantee Summit 2026 juga mencakup sesi panel diskusi dan focus group discussion (FGD) yang membahas isu-isu strategis penguatan industri penjaminan nasional. Forum ini mempertemukan regulator, pemerintah, industri jasa keuangan, akademisi, dan pelaku usaha untuk merumuskan arah pengembangan industri penjaminan Indonesia.
