Penataan kawasan hutan di Indonesia menghadapi kompleksitas tinggi, melibatkan berbagai sektor seperti kehutanan, pertambangan, dan perkebunan. Isu kepastian penanganan kawasan kembali mencuat, terutama saat aktivitas usaha yang telah berjalan lama bersinggungan dengan kawasan hutan, administrasi lahan, serta aspek lingkungan dan hukum. Kebutuhan akan kejelasan tahapan dan mekanisme penyelesaian menjadi krusial agar proses pembenahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan kepastian bagi semua pihak.
Praktiknya, persoalan kawasan tidak berdiri sendiri. Faktor historis perizinan, perubahan tata ruang, dan perbedaan data antarperiode memperumit proses penataan, menuntut pendekatan lintas sektor. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan sekitar 84 ribu hektare kebun sawit terindikasi berada di kawasan hutan, menunjukkan isu tata kelola struktural yang berkelanjutan. Irisan kawasan hutan dan aktivitas usaha mencakup batas fisik, perubahan kebijakan tata ruang, legalitas perizinan, dan sinkronisasi data jangka panjang.
Pakar hukum Akhmad Taufik menekankan pentingnya kepastian dan ketaatan hukum dalam penertiban kawasan hutan, khususnya hutan sawit. Penyitaan lahan sawit ilegal oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah mencapai lebih dari sejuta hektare. Taufik menjelaskan, pengukuhan kawasan hutan seharusnya melalui tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan. Tahapan yang jelas menjadi kunci pengukuran dan menghindari ketidakpastian.
Pemerintah menerapkan berbagai instrumen, termasuk pendekatan administratif. Di sektor pertambangan, mekanisme denda administratif diberlakukan bagi aktivitas tanpa izin di kawasan hutan, besaran denda berdasarkan luas lahan dan tingkat pelanggaran. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyoroti potensi penerimaan negara dari penyelesaian administratif, baik di sektor sawit maupun pertambangan, yang bisa mencapai nilai signifikan di tahun 2026. Pendekatan administratif ini menunjukkan fleksibilitas penyelesaian sesuai konteks dan tingkat pelanggaran.
Isu kawasan seringkali bersinggungan dengan lingkungan hidup. Aktivitas usaha yang melanggar ketentuan lingkungan atau tata kelola kawasan dapat berujung pada penegakan hukum. Kasus di Riau pada 2025 menjadi contoh irisan administrasi lahan, kawasan hutan, dan lingkungan yang berujung pada proses hukum. Batasan antara penyelesaian administratif dan penegakan hukum bergantung pada karakter kasus, tingkat pelanggaran, dan hasil pemeriksaan lapangan. Penguatan pengawasan lingkungan juga penting untuk memastikan keberlanjutan usaha.
Kepastian hukum menjadi aspek vital dalam penataan kawasan. Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo berharap penertiban kawasan hutan memberikan kepastian hukum dan investasi bagi pelaku sawit. Ia membedakan antara pelanggaran administratif dan pidana, serta mendesak penyelesaian tata kelola kawasan hutan dan HGU secepatnya. Ketidakpastian hukum menekan kinerja industri sawit, termasuk penurunan produksi. DPR sedang menyusun RUU Perlindungan Komoditas Strategis untuk memperkuat kepastian hukum, mendorong kebijakan satu peta (one map policy), dan menata ulang tata kelola lintas sektor.
Guru Besar IPB University, Budi Mulyanto, menegaskan kepastian hukum atas tanah sebagai fondasi penting untuk iklim investasi, penarikan investasi, dan stabilitas nasional.
Industri kelapa sawit tetap menjadi sektor strategis penopang ekonomi nasional, dari hulu ke hilir. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei menjadi contoh penguatan hilirisasi sawit. Kontribusi sektor ini terhadap devisa ekspor signifikan, dari USD 1,1 miliar pada 2000 menjadi USD 28,3 miliar pada 2024. Ekspor produk olahan meningkat drastis, menandakan nilai tambah lebih tinggi. GAPKI menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut kebun sawit di kawasan hutan, terutama implementasi Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Kelanjutan pengelolaan lahan penting agar produksi sawit tidak turun.
Tantangan tata kelola tetap ada di balik kontribusi ekonomi sawit. Pendekatan terukur dan kepastian implementasi kebijakan menjadi kunci agar sektor strategis ini berkontribusi optimal tanpa mengabaikan aspek tata kelola dan keberlanjutan.
