Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, secara resmi merespons gelombang keluhan dari para pelaku usaha terkait tren kenaikan biaya administrasi di berbagai platform niaga elektronik atau e-commerce. Fenomena ini telah menjadi perhatian serius pemerintah karena dianggap mulai menggerus margin keuntungan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada ekosistem digital. Maman mengungkapkan bahwa aspirasi para pelaku UMKM tersebut masuk secara masif melalui berbagai kanal komunikasi pribadinya, mulai dari pesan singkat WhatsApp hingga pesan langsung (DM) di media sosial seperti Instagram dan Facebook, yang menunjukkan betapa krusialnya masalah ini di lapangan.
Kenaikan biaya layanan dan komisi di platform besar memang tengah menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Para pedagang mengeluhkan beban potongan yang terus bertambah, sementara di sisi lain mereka juga harus menghadapi tantangan daya beli masyarakat serta persaingan harga yang ketat. Menanggapi situasi tersebut, Menteri Maman menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menggodok regulasi khusus untuk mengatur batasan biaya administrasi tersebut agar tidak memberatkan para pengusaha mikro. Selama ini, memang belum ada payung hukum yang secara spesifik membatasi persentase tarif atau plafon biaya layanan yang boleh dikenakan oleh penyedia platform kepada mitra penjualnya.
Proses penyusunan aturan ini sedang memasuki tahap sinkronisasi lintas kementerian dan sektoral. Maman menjelaskan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum, serta Kementerian Sekretariat Negara untuk memastikan regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat dan aplikatif. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan nyata serta meningkatkan daya saing UMKM di pasar digital yang semakin kompetitif. Pemerintah menyadari bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang menyerap banyak tenaga kerja, sehingga keberlangsungan bisnis mereka di ranah digital harus diproteksi dari praktik biaya tinggi yang tidak proporsional.
Terkait bentuk hukumnya, pemerintah masih mengkaji secara mendalam apakah aturan ini akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen). Namun, satu hal yang dipastikan oleh Maman adalah sifat regulasi ini akan mutlak dan mengikat bagi seluruh penyelenggara platform e-commerce di Indonesia. Kebijakan ini bukan sekadar imbauan moral atau pemberian insentif semata, melainkan aturan hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan. Meski demikian, pemerintah berjanji akan tetap menjaga keseimbangan ekosistem agar platform digital tetap bisa beroperasi secara sehat dan berkelanjutan. Formulasi terbaik sedang dirancang agar perlindungan terhadap UMKM tidak mematikan inovasi serta investasi di sektor teknologi digital nasional, sehingga tercipta iklim usaha yang adil bagi semua pihak.
