Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi mengonfirmasi bahwa program subsidi untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai akan terus digulirkan pada tahun anggaran 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dalam mempercepat transisi energi dan mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan di tanah air. Meskipun angka finalnya masih dalam tahap pengkajian mendalam, Purbaya memberikan estimasi awal bahwa besaran subsidi yang akan diberikan mencapai kisaran Rp 5 juta per unit motor. Pemberian bantuan ini dipastikan tidak akan dilakukan secara serentak bagi seluruh lapisan masyarakat, melainkan melalui skema penyaluran bertahap yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran negara serta kesiapan kapasitas produksi industri otomotif nasional.
Penentuan mekanisme dan jumlah total unit yang berhak menerima subsidi ini memerlukan koordinasi lintas sektoral yang ketat. Purbaya menegaskan bahwa kementeriannya tengah menjalin diskusi intensif dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk merumuskan formulasi kebijakan yang paling efektif. Seluruh hasil kajian dan skema yang dirancang nantinya akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto guna mendapatkan arahan serta persetujuan akhir. Pemerintah berupaya memastikan bahwa insentif fiskal ini dapat tepat sasaran dan mampu menstimulasi pertumbuhan pasar kendaraan listrik secara signifikan tanpa memberikan tekanan berlebih pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, turut memberikan pandangan optimis mengenai perkembangan teknologi konversi mesin motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik. Menurut Bahlil, biaya konversi saat ini telah mengalami penurunan yang cukup drastis berkat efisiensi teknologi, yakni berada di kisaran Rp 5 juta hingga Rp 6 juta saja per unit. Meski biaya mandiri sudah semakin terjangkau, pemerintah tetap berkomitmen untuk hadir dalam memberikan bantuan guna meringankan beban ekonomi masyarakat yang ingin beralih ke moda transportasi bersih.
Untuk mengawal agenda besar ini, Presiden Prabowo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Transisi Energi. Satgas ini memiliki mandat untuk merumuskan rencana kerja yang presisi, termasuk menentukan format bantuan yang paling ideal untuk program konversi. Fokus pemerintah tidak hanya terbatas pada pemberian insentif pembelian unit baru, tetapi juga pada penguatan ekosistem purnajual dan ketersediaan infrastruktur pengisian daya di berbagai wilayah. Dengan adanya sinergi antara kebijakan fiskal dan dukungan teknis dari Satgas, Indonesia diharapkan mampu mempercepat pencapaian target emisi nol bersih (Net Zero Emission) sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM yang selama ini membebani neraca perdagangan nasional. Langkah ini diharapkan menjadi pilar utama dalam membangun kedaulatan energi hijau di masa depan.
