Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengambil langkah strategis dengan menghapus bea masuk atas impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) serta berbagai jenis bahan baku plastik menjadi nol persen, dari yang sebelumnya dipatok sebesar lima persen. Kebijakan ini diambil sebagai respons cepat terhadap krisis pasokan nafta global yang dipicu oleh eskalasi ketegangan geopolitik yang berujung pada penutupan Selat Hormuz. Jalur maritim tersebut merupakan urat nadi distribusi energi dunia, sehingga gangguannya berdampak langsung pada kelangkaan bahan baku industri petrokimia di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya menegaskan bahwa LPG kini diposisikan sebagai bahan baku alternatif yang krusial untuk menggantikan nafta dalam proses produksi plastik di berbagai kilang atau refinery agar operasional industri tetap berjalan optimal.
Langkah nol persen bea masuk ini tidak hanya terbatas pada LPG, melainkan juga mencakup komoditas polimer esensial lainnya seperti polypropylene, polyethylene, Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE), serta High-Density Polyethylene (HDPE). Fokus utama dari kebijakan fiskal ini adalah untuk memitigasi risiko kenaikan biaya produksi pada industri hilir, terutama sektor makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kemasan plastik. Dengan menekan biaya input bahan baku dari sisi hulu, pemerintah berupaya memastikan tidak terjadi lonjakan harga produk pangan di pasar domestik, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global yang kian dinamis.
Rencananya, kebijakan insentif ini akan diberlakukan selama periode enam bulan ke depan, terhitung mulai Mei 2026. Implementasi teknisnya akan segera diatur melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin). Airlangga menyebutkan bahwa langkah ini serupa dengan strategi yang diambil oleh negara-negara industri lainnya, seperti India, untuk melindungi sektor manufaktur mereka dari fluktuasi harga energi global. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk segera mencari sumber pasokan nafta alternatif dari berbagai belahan dunia guna mengurangi ketergantungan pada satu jalur logistik saja. Negara-negara seperti India, Amerika Serikat, dan sejumlah negara di kawasan Afrika kini masuk dalam radar pencarian pasokan baru tersebut.
Bersamaan dengan insentif fiskal, pemerintah juga melakukan reformasi struktural pada sistem perizinan impor guna meningkatkan efisiensi nasional. Langkah ini mencakup penyederhanaan Pertimbangan Teknis (Pertek) di Kementerian Perindustrian serta peningkatan transparansi pada proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Melalui integrasi sistem SIINas, para pemohon kini dapat memantau progres layanan secara real-time dengan penerapan Service Level Agreement (SLA) yang lebih terukur. Pemerintah juga mulai menerapkan prinsip Fiktif Positif, di mana permohonan yang tidak diproses dalam jangka waktu tertentu akan dianggap disetujui secara otomatis untuk memberikan kepastian hukum. Terakhir, kemudahan perizinan lahan melalui digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam sistem OSS juga dipercepat, guna mendukung produktivitas sektor UMKM dan kelancaran program pembangunan prioritas di seluruh tanah air.
