Perubahan cepat di pasar beras global beberapa tahun terakhir mulai menggeser peta kekuatan pangan di Asia. Penurunan harga beras dunia dan dinamika perdagangan internasional akibat perang menekan eksportir besar seperti Thailand dan Vietnam, sementara Indonesia justru memperkuat stok dan bantalan pangan domestik. Pengamat pertanian dari IPB, Prima Gandhi, menilai bahwa sebagian analisis publik di Indonesia belum sepenuhnya menangkap pergeseran ini, terjebak dalam cara berpikir lama yang tidak mengikuti realitas praksis.
Selama bertahun-tahun, publik kerap disuguhi pandangan bahwa pertanian Indonesia selalu tertinggal, sementara Thailand dan Vietnam diposisikan sebagai rujukan utama. Namun, dalam konteks perkembangan terakhir, terutama setelah konflik global, peta risiko dan kekuatan di kawasan justru menjadi lebih seimbang. Data menunjukkan, harga beras dunia merosot ke titik terendah pada 2025 akibat melimpahnya pasokan dari India dan negara Asia lainnya. Akibatnya, harga beras di Thailand turun ke level terendah dalam sekitar tiga tahun, sementara di Vietnam jatuh ke titik terendah hampir lima tahun. Kondisi ini sangat menekan pendapatan petani dan pelaku ekspor di kedua negara, yang selama ini mengandalkan beras sebagai salah satu komoditas ekspor utama mereka.
Pemerintah Thailand merespons dengan memperpanjang berbagai dukungan untuk sektor beras guna menjaga produksi dan melindungi petani dari dampak penurunan harga. Sementara itu, Vietnam mulai mendorong reposisi ekspor, termasuk memperluas pasar ke Timur Tengah dan Afrika serta meningkatkan porsi beras premium agar tetap kompetitif di tengah persaingan harga yang ketat. Gandhi menekankan bahwa negara-negara yang selama ini sering dijadikan rujukan juga sedang beradaptasi keras dengan tekanan pasar global, dengan fokus mereka tidak lagi semata mengejar ekspansi volume, tetapi menata ulang strategi agar petani dan pelaku usaha tetap bertahan.
Di saat eksportir besar lain tengah menanggung tekanan harga, Indonesia justru memilih memperkuat sisi cadangan dan stabilitas pasokan. Pemerintah secara bertahap menambah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sejak 2025. Per 23 April 2026, stok CBP yang dikelola Bulog dilaporkan telah menembus sekitar 5 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Pemerintah menyatakan stok ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga sekitar satu tahun ke depan dan menjadi bantalan menghadapi risiko gangguan pasokan akibat konflik geopolitik maupun anomali cuaca.
Menurut Gandhi, dengan stok beras pemerintah yang berada di level historis tinggi, Indonesia memiliki ruang manuver yang lebih besar dalam menghadapi gejolak harga di pasar global, sehingga situasi di dalam negeri relatif lebih tenang. Namun, ia menambahkan bahwa penguatan stok ini hanya akan berdampak luas jika didukung oleh perbaikan di tingkat produksi. Pemerintah pun menyatakan tengah membenahi tata kelola pupuk bersubsidi, ketersediaan sarana produksi, serta infrastruktur pendukung agar biaya usaha tani tidak melonjak di tengah dinamika harga pupuk dan energi global.
Gandhi juga mengingatkan agar impor beras tidak dijadikan satu-satunya jawaban ketika muncul gejolak harga. Data BPS menunjukkan, pada 2023 impor beras Indonesia mencapai sekitar 3,06 juta ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan porsi terbesar berasal dari Thailand dan Vietnam. Praktik impor besar-besaran ini, menurut berbagai catatan, tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan harga di tingkat konsumen dan berisiko menekan harga gabah di tingkat petani. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa impor dalam volume besar bukanlah solusi ajaib. Menjaga pasar domestik di tengah situasi global yang tidak pasti bukan semata soal proteksionisme, tetapi merupakan pilihan rasional untuk melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional.
Meskipun demikian, Gandhi menggarisbawahi bahwa posisi Indonesia yang lebih nyaman pada 2026 tidak boleh dimaknai sebagai tanda bahwa fundamental pertanian sudah sepenuhnya kokoh. Tantangan jangka panjang seperti stagnasi produktivitas padi, alih fungsi lahan, dampak perubahan iklim, dan ketergantungan pada sejumlah input impor masih membayangi. Stok yang kuat hari ini adalah bantalan penting, tetapi sekaligus merupakan ruang waktu. Ini adalah kesempatan untuk mempercepat pembenahan struktur produksi dan tata kelola pangan, bukan alasan untuk berpuas diri. Yang dibutuhkan bukanlah retorika pesimistis maupun euforia sesaat, melainkan kejujuran dalam membaca fakta dan konsistensi kebijakan perberasan dan pangan.
