Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Rosan Roeslani, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan pertemuan penting dengan perwakilan Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Selasa sore, 19 Mei 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk mendengarkan dan mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi oleh sekitar 30 perusahaan dan investor asal Tiongkok yang beroperasi di Indonesia, khususnya dalam sektor pertambangan dan hilirisasi.
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kelangsungan usaha para investor sembari tetap mengutamakan pendapatan negara. "Kita melakukan rapat koordinasi tentang apa saja kendala mereka. Kan kita ingin untuk perusahaan harus survive, negara juga harus mendapatkan pendapatan," ujar Bahlil. Para pengusaha Tiongkok secara khusus menyampaikan aspirasi mengenai kepastian pasokan bahan baku untuk industri hilirisasi, seperti bauksit dan nikel. Menanggapi hal ini, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah siap memfasilitasi kebutuhan tersebut. "Mereka ingin mendapatkan kepastian bahan baku bauksit kemudian nikel, dan saya katakan semuanya oke nggak ada masalah. Karena itu industri kan hilirisasi," tambahnya.
Meskipun demikian, Bahlil membantah jika pertemuan ini merupakan tindak lanjut langsung dari surat keluhan yang sebelumnya dikirimkan oleh KADIN China kepada Presiden Prabowo. Ia mengklaim bahwa komunikasi antara pemerintah dan investor Tiongkok berjalan lancar dan evaluasi rutin telah sering dilakukan sejak dirinya menjabat. "Enggak ada. Saya tidak menganggap itu, saya kan rutin saja kita waktu Menteri Investasi kan suka melakukan evaluasi per 4 bulan, per 6 bulan," jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa pemerintah mendengarkan berbagai keluhan dari para pengusaha Tiongkok dalam pertemuan tersebut. "Ini kan dengan pengusaha China, barusan. Ya, menangkap masalah-masalah mereka hadapi. Ada keluhan-keluhan mereka. Dan ya sudah, kita dengarkan. Kalau kita bisa pecahkan, kita pecahkan," tuturnya. Purbaya juga mengkonfirmasi bahwa keluhan-keluhan tersebut sebelumnya telah disampaikan melalui surat kepada Presiden.
Surat KADIN China yang beredar memang menyoroti beberapa kebijakan yang dianggap memberatkan dunia usaha, termasuk rencana persyaratan retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan yang mewajibkan penempatan 50% devisa ekspor di bank milik negara Indonesia selama minimal satu tahun ini dinilai berpotensi mengganggu likuiditas perusahaan. Selain itu, pengusaha Tiongkok juga menyuarakan keprihatinan terkait rencana kenaikan tarif royalti komoditas mineral dan batu bara (minerba) serta bea keluar, yang dikhawatirkan dapat meningkatkan biaya produksi industri pertambangan dan hilirisasi nikel di Indonesia. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mencari titik temu dan memperkuat iklim investasi di sektor-sektor krusial tersebut.
