Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan mengakhiri berbagai kegaduhan yang muncul terkait kebijakan pajak di Indonesia. Kebijakan perpajakan yang belakangan ini menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha dan masyarakat akan dikelola secara lebih terpusat. Mulai saat ini, pengumuman kebijakan perpajakan tidak lagi akan disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melainkan langsung oleh Menteri Keuangan sendiri. Langkah ini diambil untuk menghilangkan kesimpangsiuran informasi yang kerap terjadi di publik dan berpotensi mengganggu iklim usaha.
Purbaya Yudhi Sadewa menyadari bahwa sejumlah wacana perpajakan yang beredar dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ia mencontohkan berbagai isu seperti wacana pengenaan pajak jalan tol hingga kebijakan-kebijakan lain yang ramai diperbincangkan, namun belum tentu merupakan kebijakan resmi pemerintah. Hal ini tentu saja dapat menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha yang sangat membutuhkan kepastian dalam perencanaan bisnis mereka. Oleh karena itu, Purbaya menegaskan perlunya komunikasi kebijakan pajak yang lebih terkontrol dan terarah.
"Ke depan, yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan DJP lagi, untuk menghilangkan kesimpangsiuran itu," ujar Purbaya dalam sebuah taklimat media yang diselenggarakan di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Senin, 11 Mei 2026. Pernyataan ini disambut baik oleh berbagai pihak yang berharap agar kebijakan pajak di masa mendatang lebih transparan dan mudah dipahami.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan juga memastikan bahwa pemerintah akan terus menjaga kepastian hukum, terutama bagi para peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan program tax amnesty. Purbaya menegaskan bahwa peserta yang telah mengikuti kedua program tersebut tidak akan diperiksa secara berlebihan terkait data yang telah mereka laporkan. "Kalau menurut saya sih sudah clear, kalau sudah ikut tax amnesty ya sudah. Kalau tidak penting-penting amat, tidak usah dikejar-kejar," tegasnya.
Pemerintah akan lebih fokus untuk mengejar wajib pajak yang belum memenuhi komitmen pembayaran pajak atau belum melaporkan hartanya secara benar. Pendekatan ini dinilai lebih strategis dan efisien dibandingkan dengan mengusut kembali data lama dari peserta tax amnesty yang telah mendapatkan kepastian hukum. Fokus pada wajib pajak yang belum patuh diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara secara optimal tanpa mengorbankan kepastian hukum bagi mereka yang telah taat.
Dengan adanya perubahan dalam mekanisme pengumuman kebijakan pajak, diharapkan dapat tercipta iklim perpajakan yang lebih kondusif, transparan, dan dapat dipercaya. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan rasa aman bagi seluruh pelaku usaha serta masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Penguatan komunikasi dan kepastian hukum menjadi prioritas utama dalam pengelolaan kebijakan perpajakan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
