Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengawasan penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan optimal, meskipun Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam sebuah acara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026), dan dikonfirmasi kembali kepada wartawan pada Rabu (3/6/2026).
Purbaya menjelaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara bukanlah tanggung jawab tunggal satu lembaga, melainkan melibatkan berbagai instansi pengawas. Ia menyebutkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung sebagai beberapa lembaga yang berperan aktif dalam proses ini. Selain itu, Purbaya menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi melalui pertukaran data untuk memperkuat efektivitas pengawasan. "Kita cek itu harganya seperti apa. Salah satu laporan juga dari kita asalnya. Bukan dari kita saja. BPKP memeriksa, Kejaksaan memeriksa, semuanya mengecek. Jadi kita tukar-tukar data," ujar Purbaya, menyoroti mekanisme pengawasan yang komprehensif.
Menanggapi penetapan mantan Kepala BGN sebagai tersangka, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung. Ia menjelaskan bahwa pergantian pimpinan di BGN sebelumnya merupakan bagian dari evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Presiden terhadap lembaga tersebut. "Ini keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau. Kita nggak ikut campur," tegas Purbaya, menekankan independensi proses hukum dan kebijakan internal lembaga.
Lebih lanjut, Purbaya menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap program yang dijalankan, termasuk program MBG yang sangat penting bagi kesehatan anak-anak Indonesia. Meskipun ada kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum pejabat, hal tersebut tidak akan menghalangi upaya pemerintah dalam mengawasi setiap sen anggaran yang dialokasikan untuk program-program krusial. Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal akan terus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan menjaga kepercayaan publik.
Purbaya menambahkan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan bahwa program MBG dapat berjalan sesuai tujuan mulia, yaitu memberikan gizi yang memadai bagi generasi penerus bangsa. Ia yakin bahwa dengan kerja sama yang solid antarlembaga pemerintah dan penegakan hukum yang tegas, program-program pembangunan akan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Adanya proses hukum terhadap mantan pejabat diharapkan menjadi pelajaran berharga dan pengingat bagi semua pihak untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas negara.
Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program pemerintah, termasuk melalui debottlenecking dalam berbagai sektor, sebagaimana dibahas dalam International Seminar on Debottlenecking Channel: Resolving Bottleneck, Accelerating Investment. Fokus pada penyelesaian hambatan dan percepatan investasi ini sejalan dengan upaya memastikan bahwa anggaran negara, termasuk untuk program-program sosial seperti MBG, dapat tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran.
