Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan memberhentikan dua pejabat eselon tinggi di Kementerian Keuangan terkait dugaan penyimpangan dalam pencairan restitusi pajak. Keputusan ini diambil setelah Purbaya melakukan investigasi mendalam terhadap lima pejabat yang terlibat dalam manajemen restitusi. "Hari ini dua akan saya copot," tegas Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Penindakan ini berawal dari temuan Purbaya mengenai ketidaksesuaian antara laporan awal mengenai nilai restitusi pajak tahun anggaran 2025 dengan angka pencairan aktual yang melonjak drastis. Ia menerima laporan dari stafnya bahwa nilai restitusi pajak terbilang rendah, namun pada akhir tahun anggaran, angka pencairan justru berlipat ganda dari perkiraan. "Jadi, itu yang akan kami perbaiki. Jangan sampai ada salah informasi lagi," ujar Purbaya. Ia menegaskan bahwa pemberhentian ini merupakan sanksi tegas atas dugaan penyelewengan dan menjadi peringatan bagi seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menjalankan tugas sesuai amanat dan menjauhi praktik kecurangan. "Pesannya adalah ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik. Jangan berlebihan. Yang berlebihan itu adalah tidak memberitahu perkembangan secara akurat," tambahnya.
Langkah pemecatan ini bukan kali pertama dilakukan oleh Purbaya dalam upaya pembenahan internal Kementerian Keuangan. Sebelumnya, ia juga memberhentikan dua direktur jenderal, Febrio Nathan Kacaribu (mantan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal) dan Luky Alfirman (mantan Dirjen Anggaran). Purbaya menjelaskan bahwa kedua pemberhentian tersebut merupakan bagian dari rotasi pegawai yang biasa dilakukan setelah beberapa tahun menjabat, dan tidak ada yang istimewa dari proses tersebut. Namun, ia tidak menampik bahwa dinamika organisasi juga turut memengaruhi keputusannya, meskipun dengan porsi yang relatif kecil.
Selama masa kepemimpinannya, Purbaya memang aktif melakukan rotasi pegawai sebagai bagian dari strategi pembenahan instansi. Teranyar, ia melantik lima pejabat baru eselon II di berbagai direktorat jenderal, termasuk Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK). Kebijakan ini diharapkan dapat menyegarkan jajaran pimpinan dan meningkatkan efektivitas kinerja Kementerian Keuangan dalam melayani masyarakat dan mengelola keuangan negara. Tindakan tegas terhadap dugaan penyimpangan restitusi pajak ini menunjukkan komitmen Kemenkeu untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap proses administrasi, terutama yang berkaitan dengan penerimaan dan pengembalian pajak negara. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang disetorkan oleh masyarakat dikelola dengan baik dan sesuai aturan.
