Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya "kecolongan" dalam sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya terkait pembelian motor listrik. Purbaya menyatakan bahwa ia sebenarnya telah menolak pengajuan anggaran untuk pembelian motor listrik tersebut pada tahun sebelumnya, namun entah bagaimana, pengadaan tersebut tetap lolos. Pengakuan ini disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita yang diselenggarakan di kantornya, Jakarta Pusat, pada Selasa, 5 Mei 2026.
Purbaya menegaskan komitmennya untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan lancar dan efisien. Ia secara khusus akan mengawasi penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan fokus pada prioritas nasional. Untuk itu, ia telah memerintahkan jajaran Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk melakukan pengawasan yang sangat ketat. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya pos belanja yang dianggap tidak masuk akal atau tidak relevan dalam pelaksanaan program di lapangan.
"Program MBG jalan terus dan kita akan pastikan nanti belanjanya lebih efisien," ujar Purbaya. Ia menambahkan bahwa celah sistem di DJA menjadi penyebab lolosnya belanja yang seharusnya tidak perlu. Ia mengakui bahwa "software dari Dirjen Anggaran itu sedang diperbaiki sehingga nggak kebobolan kayak kemarin tuh." Purbaya menjelaskan bahwa pada tahun lalu, pengajuan pembelian motor untuk BGN sudah ditolaknya, namun ironisnya, pengadaan tersebut tetap berjalan. Ia menduga ada kebocoran informasi atau sistem yang membuat pengadaan tersebut lolos dari deteksi.
"Pokoknya ada kebocoran dari acara tertentu malah melewati itu sehingga softwarenya tidak terdeteksi ya, sehingga sempat keluar. Sekarang sudah kita perbaiki dan hal seperti itu akan kita kurangi semaksimal mungkin," tegas Purbaya. Ia juga sedikit menyindir pihak yang terlibat dalam pembuatan software tersebut, "Dulu kan Anda yang bikin softwarenya kan, kok bisa bobol kita? Jadi yang bikin software SPPG itu dia, makanya saya dibobol sama dia. Tapi sekarang kita perbaiki." Dengan perbaikan sistem yang lebih baik, Purbaya berharap Dirjen Anggaran dapat mengidentifikasi belanja-belanja yang mencurigakan atau tidak wajar.
Realisasi serapan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 31 Maret 2026 dilaporkan telah mencapai Rp 55,34 triliun. Angka ini setara dengan 16,5% dari total alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 335 triliun. Hingga periode tersebut, program MBG diklaim telah menjangkau 61,8 juta penerima manfaat, dan sebanyak 26.362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berhasil dibangun. Angka-angka ini menunjukkan progres program, namun insiden "kecolongan" pengadaan motor listrik ini menjadi catatan penting untuk perbaikan tata kelola anggaran di masa mendatang.
