Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah merencanakan ekspansi signifikan untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas layanannya di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap maraknya permasalahan yang dihadapi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di berbagai daerah. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengungkapkan rencana pembukaan Kantor Perwakilan (KPW) baru di Jakarta. KPW Jakarta ini nantinya akan memiliki mandat untuk mengkoordinasikan fungsi operasional di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Saat ini, koordinasi untuk wilayah-wilayah tersebut masih terpusat di kantor pusat LPS, yang dinilai kurang efektif dalam penanganan kasus BPR yang mendesak di lapangan.
"Kami mengusulkan Jakarta sebetulnya karena koordinasi dari fungsi operasional di lapangan itu khususnya untuk Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta belum ada sekarang, sekarang dihandle semua oleh pusat," ujar Anggito dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (19/5/2026). Ia menjelaskan bahwa pertimbangan utama dalam penentuan lokasi KPW sangat bergantung pada jumlah BPR yang bermasalah di suatu daerah. Berdasarkan data yang ada, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi provinsi dengan kasus BPR bermasalah terbanyak.
"Kalau kita lihat yang paling banyak kasusnya sekarang itu di Jawa Barat dan Sumatera Utara, Barat itu cukup banyak sehingga kita efektifkan. Makanya kami bermaksud berkonsultasi melakukan pembukaan kantor untuk KPW di Jakarta dengan wilayah sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan sampai D.I.Yogyakarta. Nanti model kantornya kurang lebih sama, cuma mandat dan operasionalnya itu KPW," terang Anggito. Pembukaan KPW di Jakarta diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah penanganan masalah yang muncul di wilayah tersebut.
Selain rencana perluasan KPW, Anggito juga memaparkan ambisi LPS untuk memiliki gedung kantor sendiri. Saat ini, LPS masih menempati ruang sewa di Equity Tower, SCBD, Jakarta. Anggito berharap pembangunan kantor baru ini dapat terealisasi dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun mendatang. Menariknya, kantor baru ini direncanakan akan berbagi ruangan dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan efisiensi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
"Kami berkeinginan untuk membangun kantor. Kantor ini kita akan share dengan OJK dan BI maupun dengan KSSK. Jadi kami sudah mendapatkan mandat untuk membangun kantor sendiri. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dalam 1-2 tahun berikutnya," ungkap Anggito. Meskipun rencana pembangunan sudah mendapatkan mandat, detail mengenai lokasi pasti calon kantor LPS masih dalam tahap finalisasi. Pihak LPS masih dalam proses untuk memfinalisasi lokasi dan aspek-aspek lainnya terkait pembangunan gedung kantor baru tersebut. Ekspansi ini menunjukkan komitmen LPS dalam memperkuat perannya sebagai penjamin simpanan dan menjaga kesehatan sektor perbankan di Indonesia.
