Konflik yang membayangi Timur Tengah, termasuk penutupan Selat Hormuz, telah memberikan pukulan telak bagi perekonomian Indonesia. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti dampak negatif yang nyata, mulai dari merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga melonjaknya harga energi. Kondisi ini secara langsung berimbas pada kenaikan harga barang-barang impor, menambah beban operasional bagi para pengusaha, khususnya di sektor industri, transportasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat rentan terhadap fluktuasi biaya. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar dolar AS pada Selasa sore menembus angka Rp 17.529, sebuah kenaikan signifikan yang mengkhawatirkan.
"Kenaikan harga barang-barang yang mengandung komponen impor juga mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha," ujar Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (12/5/2026). Ia menggarisbawahi potensi serius dari situasi ini, yakni memicu inflasi yang dapat menggerus daya beli masyarakat serta memperbesar beban pelaku usaha. Puan menekankan perlunya langkah antisipatif yang tidak hanya berfokus pada tahun ini, tetapi juga merentang hingga tahun 2027, untuk memitigasi dampak buruk pelemahan rupiah terhadap kondisi ekonomi nasional. "Bagaimana dengan situasi global, ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk, jadi harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini, tapi juga sampai tahun 2027," tegasnya.
Dampak gangguan di Selat Hormuz tidak hanya terbatas pada kenaikan harga energi dan pelemahan rupiah, tetapi juga merambah pada peningkatan biaya logistik dan distribusi. Hal ini menciptakan tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global. Menyadari urgensi situasi ini, DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Puan Maharani menguraikan beberapa langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan, termasuk mitigasi arus modal asing keluar, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terpukul oleh gejolak ekonomi global. "Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia, melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi," tutupnya, menegaskan komitmen untuk bersama-sama menghadapi tantangan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
