Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) terus memperkuat langkah preventif dalam menjaga kualitas komoditas perikanan nasional. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kolaborasi erat dengan Korps Brimob Polri guna memastikan seluruh produk perikanan Indonesia terbebas dari paparan zat radioaktif berbahaya. Kerja sama resmi ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Markas Komando Pasukan Brimob, Kelapa Dua, Depok, yang melibatkan unit elit Pasukan Gegana. Sinergi ini bertujuan untuk memperketat pengawasan mutu, mengingat Gegana memiliki keahlian khusus serta peralatan canggih dalam pemindaian dan deteksi radionuklida yang sangat krusial bagi keamanan pangan global.
Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, menegaskan bahwa keterlibatan personel Brimob merupakan bagian dari upaya pemerintah sebagai otoritas kompeten (competent authority) dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain melindungi konsumen dalam negeri, penerapan sertifikasi bebas radioaktif ini menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan asal Indonesia. Saat ini, Indonesia tercatat telah mengekspor hasil laut ke lebih dari 147 negara, yang masing-masing memiliki standar keamanan pangan sangat ketat. Tanpa adanya jaminan bebas kontaminasi zat radioaktif, daya saing produk Indonesia di pasar global berisiko menurun di tengah isu lingkungan global.
Ruang lingkup kerja sama antara KKP dan Korps Brimob mencakup pendayagunaan sumber daya manusia, pemanfaatan sarana deteksi KBR (Kimia, Biologi, Radioaktif), hingga pertukaran data intelijen terkait keamanan pangan. Komandan Korps Brimob, Komjen Pol. Ramdani Hidayat, memberikan dukungan penuh terhadap implementasi skema sertifikasi ini guna mendukung keberlanjutan ekonomi sektor kelautan. Selain teknis pengujian di laboratorium, PKS ini juga menyasar pada peningkatan kapasitas petugas dalam menghadapi ancaman kontaminasi nuklir yang mungkin terjadi di perairan terbuka atau selama proses distribusi logistik internasional yang panjang.
Keberhasilan sistem pengawasan ketat ini telah memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional, salah satunya adalah pemulihan akses pasar udang Indonesia ke Amerika Serikat (AS). Berdasarkan data terbaru, sejak skema sertifikasi bebas radioaktif ini diluncurkan pada akhir Oktober 2025 hingga April 2026, Indonesia telah berhasil mengirimkan sebanyak 3.202 kontainer udang dengan nilai ekonomi mencapai lebih dari Rp 8 triliun. Dari jumlah tersebut, pasar Amerika Serikat menyerap sekitar 2.462 kontainer, yang membuktikan bahwa standar pengawasan mutu KKP telah diakui secara luas oleh otoritas keamanan pangan negara maju. Dengan adanya pengawasan ketat dari tim gabungan KKP dan Brimob, diharapkan sektor perikanan nasional terus menjadi tulang punggung devisa negara yang aman, sehat, dan berkualitas tinggi.
