Langkah drastis ini diambil sebagai dampak langsung dari kebijakan pemerintah yang melakukan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di wilayah Sumatera pada awal tahun 2026. Pencabutan izin ini mengakibatkan penghentian total seluruh kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu di dalam areal yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan. Manajemen menjelaskan bahwa tanpa adanya akses operasional pada lahan tersebut, perusahaan tidak memiliki pilihan lain selain menyesuaikan jumlah tenaga kerja guna menjaga stabilitas operasional yang tersisa. Meskipun gelombang PHK ini tidak terhindarkan, perseroan menyatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh dan kelangsungan usaha secara umum saat ini masih dalam kondisi yang terkendali tanpa dampak negatif langsung yang fatal terhadap eksistensi korporasi.
Sebagai informasi tambahan, PT Toba Pulp Lestari Tbk masuk ke dalam daftar 28 perusahaan besar yang izin konsesinya dicabut oleh pemerintah karena dinilai melakukan pelanggaran operasional yang memicu bencana ekologis di beberapa provinsi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Luas lahan milik TPL yang izinnya dicabut mencapai angka yang sangat signifikan, yakni 167.912 hektare. Luasnya lahan yang ditarik kembali oleh negara ini tentu memukul kapasitas produksi perusahaan secara jangka panjang. Di tengah polemik ini, Direktur TPL, Anwar Lawden, memberikan pembelaan bahwa perusahaan selama ini selalu menjalankan roda bisnis sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari dan kehati-hatian ekologis yang ketat.
Anwar menekankan bahwa sejak awal berdiri, operasional perusahaan telah didukung oleh izin lingkungan yang sah serta pengawasan rutin dari otoritas berwenang. Ia membantah keras tuduhan yang mengaitkan aktivitas perusahaan dengan kerusakan lingkungan atau bencana alam tanpa adanya temuan faktual yang jelas di lapangan. Menurutnya, TPL selalu mematuhi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dan kebijakan keberlanjutan yang transparan serta terdokumentasi. Namun, dengan dicabutnya izin tersebut, kini fokus utama perusahaan adalah menyelesaikan hak-hak karyawan yang terdampak PHK sesuai aturan ketenagakerjaan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah yang baru. Proses ini menjadi sorotan tajam bagi industri kehutanan nasional terkait keseimbangan antara investasi industri besar dan perlindungan ekosistem hutan tropis.
