Meningkatnya investasi China di sektor teknologi digital Indonesia membawa implikasi ganda, yakni peluang ekonomi yang signifikan sekaligus tantangan serius bagi kemandirian digital nasional. Para pakar mendesak pemerintah untuk segera memperkuat kerangka regulasi dan meningkatkan kapasitas keamanan siber guna menghindari ketergantungan berlebihan pada satu negara dalam pembangunan infrastruktur digital yang krusial.
Johanes Herlijanto, perwakilan Forum Sinologi Indonesia, mengakui bahwa dominasi investasi digital dari China memang berpotensi mempercepat laju transformasi digital di Indonesia. Namun, ia juga menekankan bahwa kondisi ini dapat menimbulkan risiko yang mengancam kedaulatan digital nasional. "Pemerintah perlu secara proaktif meningkatkan diversifikasi rantai pasok dan secara tegas menghindari penguasaan infrastruktur vital oleh satu vendor tunggal atau satu negara tertentu," ujar Johanes. Ia juga mendorong pemerintah untuk memperluas jangkauan kerja sama teknologi dengan berbagai negara maju lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa untuk mendapatkan berbagai perspektif dan teknologi.
Selain itu, pemerintah diminta untuk memastikan bahwa setiap vendor asing yang beroperasi di Indonesia patuh terhadap seluruh peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Kewajiban lokalisasi data untuk sektor-sektor yang dianggap strategis, serta audit keamanan yang dilakukan secara transparan, juga menjadi poin penting yang harus ditegakkan.
Profesor Teddy Mantoro, Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Nusa Putra, menyoroti posisi strategis Indonesia dalam peta ekspansi digital China di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, Indonesia memiliki pasar digital yang sangat besar, mencakup berbagai segmen mulai dari e-commerce hingga teknologi finansial. Kebutuhan mendesak akan infrastruktur digital modern seperti jaringan 5G, fiber optik, pusat data, layanan cloud, dan solusi smart city menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat menarik bagi investasi digital global. "Peluang ekonomi yang ditawarkan hanya akan menjadi aset strategis yang berharga apabila Indonesia mampu secara efektif mengubah investasi asing yang masuk menjadi kapasitas domestik yang kuat, bukan sekadar menciptakan ketergantungan infrastruktur semata," tegas Teddy.
Teddy juga memprediksi bahwa persaingan geopolitik global kini semakin merambah ke sektor teknologi digital, mencakup berbagai area seperti komputasi awan (cloud), pengelolaan data, kecerdasan buatan (artificial intelligence), hingga keamanan siber. Risiko-risiko yang perlu diwaspadai oleh Indonesia meliputi ketergantungan yang berlebihan pada satu vendor untuk infrastruktur kritis, potensi perpindahan data strategis ke yurisdiksi asing yang tidak terkontrol, serta kemungkinan fragmentasi standar ekonomi digital di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, ia menilai diplomasi digital menjadi instrumen penting agar Indonesia dapat terus meraih manfaat dari perkembangan teknologi tanpa mengorbankan otonomi dan ketahanan nasionalnya.
Sementara itu, Gatra Priyandita, seorang peneliti di Australian Strategic Policy Institute (ASPI) Canberra, secara spesifik menyoroti proyek "Digital Silk Road" yang digagas oleh China di berbagai negara berkembang, termasuk di Asia Tenggara. Menurutnya, proyek ini bertujuan untuk memperkuat posisi China sebagai kekuatan teknologi global melalui ekspor infrastruktur digital dan standar teknologi mereka. "Asia Tenggara menjadi target utama bagi investasi digital China, mulai dari pengembangan jaringan 5G, layanan cloud, pembangunan pusat data, instalasi kabel bawah laut, hingga implementasi solusi smart city," ungkap Gatra.
Gatra mengakui bahwa investasi semacam ini dapat mempercepat proses transformasi digital di kawasan tersebut. Namun, ia juga mengingatkan adanya risiko signifikan terkait keamanan siber dan potensi pengaruh strategis China di Asia Tenggara. Ia menilai bahwa Indonesia perlu segera memperkuat regulasi perlindungan data pribadi, mendiversifikasi pilihan vendor untuk infrastruktur digital, dan secara bersamaan meningkatkan kapasitas keamanan siber nasionalnya.
Brigjen TNI (Purn) Victor P Tobing menekankan bahwa penguasaan teknologi merupakan faktor fundamental dalam menjaga kepentingan nasional suatu negara. Menurutnya, negara yang mampu menguasai teknologi akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengendalikan situasi dan mempertahankan kepentingan strategisnya. Victor juga mengingatkan pentingnya kesiapan Indonesia dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi di tengah meningkatnya rivalitas global di bidang digital.
