Pemerintah Indonesia tengah mengkaji pemberian insentif untuk kendaraan listrik (EV) sebagai strategi ganda untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sekaligus mendorong pertumbuhan industri nasional. Keputusan ini dibahas dalam pertemuan lintas instansi di Kementerian Keuangan pada Selasa, 5 Mei 2026, yang juga dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Fokus utama pertemuan ini adalah merumuskan berbagai skema stimulus dan insentif yang tidak hanya bertujuan untuk memperkuat sektor manufaktur, tetapi juga menjaga ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Menteri Agus Gumiwang menjelaskan bahwa kebijakan kendaraan listrik kini memiliki dimensi yang lebih luas, tidak lagi hanya berfokus pada isu lingkungan, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk pengendalian konsumsi energi nasional dan efisiensi fiskal. "Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ini semakin relevan," ujar Agus. Ia menekankan bahwa di samping upaya pengurangan emisi yang sudah lama digalakkan, kini ada urgensi yang lebih besar untuk mengurangi ketergantungan pada BBM. Hal ini secara langsung akan berimbas pada penurunan beban subsidi energi yang ditanggung negara.
Langkah pemberian insentif ini juga merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat sektor manufaktur yang telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Data menunjukkan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat, bahkan pertumbuhannya tahun lalu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi selama 14 tahun sebelumnya. "Itu menunjukkan sektor manufaktur merupakan sektor terpenting bagi perekonomian," tegas Agus. Pemerintah menyadari pentingnya menjaga sektor ini tetap kuat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai kendala yang dihadapi pelaku industri di lapangan turut dibedah untuk memastikan kebijakan stimulus dan insentif yang dirumuskan tepat sasaran. Selain itu, Agus juga menyoroti dominasi sektor manufaktur dalam kinerja ekspor nasional, yang mencapai 75 hingga 80 persen dari total ekspor Indonesia. Namun, ia juga mencatat bahwa struktur output industri manufaktur masih didominasi oleh pasar domestik, dengan sekitar 80 persen produksi diserap di dalam negeri dan hanya 20 persen yang masuk pasar ekspor. "Output manufaktur kita selama ini rata-rata hanya 20-an persen yang diekspor. Delapan puluh persen merupakan produk-produk yang diserap di dalam negeri. Kita harus terbuka dengan tidak mengurangi dan dengan tetap memperhatikan serta melindungi pasar dalam negeri," jelasnya.
Pergeseran orientasi pasar global menuju kendaraan listrik juga menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah. Perang Hormuz, menurut data dari Gaikindo, telah memicu perubahan orientasi pasar global ke arah kendaraan listrik. Hal ini menunjukkan tren global yang tidak bisa diabaikan oleh Indonesia.
Meskipun demikian, Menteri Agus juga mengantisipasi potensi tekanan pada sektor otomotif, tekstil, dan plastik dalam jangka pendek akibat dinamika geopolitik global yang mempengaruhi permintaan dan pasokan bahan baku. Namun, ia yakin bahwa tekanan ini bersifat sementara dan industri nasional memiliki rekam jejak yang kuat dalam menghadapi krisis besar. Pemerintah pun telah menyiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menjaga stabilitas sektor industri di tengah tantangan tersebut.
