Munculnya tulisan "Catatan Singkat: Indonesia Menuju Jurang?" telah memicu kekhawatiran mengenai prospek ekonomi Indonesia. Penulisnya mengaitkan peningkatan belanja negara, proyek pembangunan besar, dan isu kelembagaan dengan risiko krisis ekonomi serupa 1997-1998, yang diklaim dapat meruntuhkan kepercayaan pasar dan fondasi ekonomi nasional. Namun, analisis ini perlu dicermati lebih dalam, karena cenderung mengadopsi sudut pandang neoliberal yang memprioritaskan pasar dan memandang peran negara sebagai sumber inefisiensi.
Pendekatan neoliberal dalam catatan tersebut terlihat pada glorifikasi kebijakan masa lalu sebagai "standar emas reformasi". Contohnya, penghentian proyek IPTN oleh Presiden Habibie dan kerja sama penuh dengan IMF serta privatisasi BUMN strategis oleh Presiden Megawati dipuji sebagai tindakan "reformasi sepenuh hati". Dari kacamata neoliberal, langkah-langkah ini dipandang sebagai pemulihan kepercayaan pasar. Padahal, dari perspektif yang lebih luas, pengorbanan tersebut justru mengikis kendali negara atas sektor strategis yang vital bagi hajat hidup orang banyak, mereduksi peran negara hanya sebagai fasilitator modal asing dan pasar bebas.
Sebaliknya, pemerintah saat ini dihadapkan pada kritik karena dianggap mengedepankan retorika nasionalis, proyek "prestise", dan menutupi defisit fiskal melalui BUMN. Kritik ini luput memahami pergeseran paradigma ekonomi pemerintah yang kini bergerak ke arah sosialisme, menekankan peran negara dalam memastikan kesejahteraan sosial. Peningkatan peran negara di pasar dipandang sebagai kebutuhan strategis, bukan pelanggaran tata kelola. Proyek infrastruktur publik yang diabaikan swasta karena kurang menguntungkan secara komersial, sesungguhnya adalah intervensi negara untuk pembangunan. Penugasan kepada BUMN pun tidak seharusnya dilihat sebagai "bom waktu" defisit tersembunyi, melainkan sebagai alat negara untuk mendistribusikan kekayaan, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas harga di tengah ketidakpastian global. Retorika nasionalis sejatinya adalah semangat kemandirian ekonomi.
Negara tidak boleh menjadi penonton pasif yang menyerahkan nasib rakyat pada fluktuasi pasar bebas yang sering kali mengabaikan ketimpangan. Negara memegang peran krusial sebagai penyeimbang dan pelindung utama. Ketika pasar tanpa kendali, kekayaan cenderung terkonsentrasi, berpotensi melahirkan kembali struktur ekonomi oligarkis. Kehadiran negara secara aktif, baik melalui regulasi maupun BUMN, berfungsi menjinakkan pasar agar tunduk pada mandat keadilan sosial. Ini memastikan roda ekonomi berputar untuk redistribusi kekayaan demi kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir elite.
Optimisme terhadap ekonomi Indonesia berakar pada fundamental yang kuat, bukan kekhawatiran teoretis. Indikator makroekonomi riil menunjukkan cadangan devisa yang aman, sektor perbankan yang kuat, dan rezim nilai tukar mengambang yang mampu menyerap guncangan eksternal. Didukung oleh kelas menengah yang besar, fundamental kuat ini membuktikan sistem yang memiliki daya tahan tinggi. Dengan perbankan sehat dan cadangan devisa kuat, pemerintah memiliki ruang aman untuk memberdayakan BUMN dan menjalankan ekspansi ekonomi demi rakyat, tanpa takut didikte pasar jangka pendek.
Indonesia 2026 tidak mengulang tragedi 1997. Sejarah memang memiliki resonansi, namun babak baru sedang ditulis. Menghapus proyek nasional atau menjual BUMN demi IMF adalah "reformasi" pasar bebas masa lalu. Saat ini, negara memilih jalur berbeda: menjadi pelindung aktif kesejahteraan rakyat. Peningkatan peran negara dalam perekonomian bukanlah sinyal kejatuhan, melainkan tanda kebangkitan ekonomi yang berlandaskan kemakmuran bersama. Indonesia tidak menuju jurang, melainkan mendaki menuju perekonomian yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan sosial.
