Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan langkah strategis untuk menggantikan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang selama ini menjadi primadona di kalangan masyarakat. Keputusan ini diambil sebagai upaya serius untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG yang membebani devisa negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini mengimpor sekitar 7 juta ton LPG per tahun, yang memerlukan alokasi devisa sebesar Rp 130 hingga Rp 140 triliun. Angka ini kian membengkak jika harga minyak dunia terus meningkat. Lebih miris lagi, sekitar Rp 80 hingga Rp 87 triliun dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk subsidi LPG 3 kg yang ditanggung oleh pemerintah.
Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah merancang dua proyek utama yang diharapkan dapat menjadi solusi energi alternatif. Pertama adalah proyek konversi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME). Proyek ini bukanlah hal baru, namun kini kembali dihidupkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Fase II senilai Rp 116 triliun, salah satunya adalah pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.
DME memiliki keunggulan signifikan sebagai energi alternatif. Dari segi sifat kimia dan fisika, DME sangat mirip dengan LPG, sehingga infrastruktur LPG yang sudah ada, seperti tabung, storage, dan sistem penanganan, dapat digunakan kembali. Meskipun kandungan panasnya sedikit di bawah LPG, namun massa jenis DME yang lebih tinggi membuat perbandingan kalorinya hampir setara dengan LPG dalam perbandingan 1:1,6. Selain itu, DME menawarkan keuntungan lingkungan yang signifikan. Senyawa ini mudah terurai di udara, tidak merusak lapisan ozon, meminimalisir emisi gas rumah kaca hingga 20%, serta menghasilkan nyala api yang biru dan stabil tanpa partikulat matter (PM), NOx, dan sulfur.
Proyek kedua yang sedang digarap adalah pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) dalam tabung gas berukuran 3 kg. Saat ini, uji coba sedang dilakukan untuk memastikan kesesuaian penggunaan CNG dalam tabung 3 kg sebelum diimplementasikan secara luas. Menteri Bahlil menjelaskan bahwa penggunaan CNG sebenarnya sudah berjalan untuk tabung 12 kg dan 20 kg yang banyak digunakan di sektor perhotelan dan restoran, dan terbukti lebih efisien. Tantangan utama adalah mengadaptasi teknologi CNG untuk tabung yang lebih kecil agar ramah bagi masyarakat umum.
Menariknya, CNG yang akan disubsidi ini diklaim memiliki harga yang 30% lebih murah dibandingkan LPG. Keunggulan harga ini didukung oleh ketersediaan bahan baku gas alam yang melimpah di dalam negeri, sehingga tidak memerlukan biaya impor yang besar. Selain itu, infrastruktur industri gas yang sudah terbangun di berbagai wilayah yang memiliki sumber gas juga berkontribusi pada efisiensi biaya produksi dan distribusi CNG. Pemerintah memastikan bahwa subsidi akan tetap diberikan untuk CNG, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau. Dengan dua opsi energi alternatif ini, Indonesia berupaya keras untuk mencapai kemandirian energi dan mengurangi beban fiskal negara.
