Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan secara tegas membantah informasi yang beredar luas di media sosial mengenai pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026. Informasi tersebut dipastikan tidak benar alias hoaks, sehingga masyarakat diminta untuk tidak termakan isu menyesatkan tersebut. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum merilis pengumuman resmi terkait rekrutmen pegawai untuk tahun 2026.
"Informasi mengenai pembukaan rekrutmen pegawai Bea Cukai Tahun 2026 yang beredar di sejumlah platform media sosial adalah tidak benar. Hingga saat ini, Bea Cukai belum merilis informasi resmi terkait penerimaan pegawai," ujar Nirwala dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 3 Juni 2026.
Sebelumnya, sebuah video yang viral di platform TikTok mengklaim bahwa pendaftaran CPNS Bea Cukai Tahun 2026 telah resmi dibuka. Video tersebut bahkan menyebutkan bahwa lowongan tersedia untuk lulusan jenjang SMA/SMK, D3, dan S1 dengan penempatan di seluruh wilayah Indonesia. Lebih lanjut, unggahan tersebut juga menyertakan tautan yang diklaim sebagai jalur pendaftaran resmi, mengarahkan masyarakat untuk segera mengaksesnya.
Nirwala menekankan bahwa seluruh informasi resmi terkait rekrutmen CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk di dalamnya unit Bea Cukai, hanya akan diumumkan melalui kanal-kanal resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kanal-kanal tersebut meliputi website rekrutmen Kementerian Keuangan dengan alamat rekrutmen.kemenkeu.go.id, portal Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) di sscasn.bkn.go.id, serta melalui akun media sosial resmi Kementerian Keuangan dan Bea Cukai. Penggunaan kanal resmi ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat hanya mendapatkan informasi yang valid dan akurat.
Pencantuman nama Bea Cukai dalam penyebaran informasi palsu ini dinilai tidak hanya berpotensi merugikan masyarakat yang tertipu, tetapi juga dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Masyarakat yang tergiur oleh informasi hoaks dan mengakses tautan tidak resmi berisiko tinggi menjadi korban penyalahgunaan data pribadi. Jika masyarakat mengisi informasi yang diminta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui tautan palsu tersebut, data pribadi mereka bisa disalahgunakan untuk berbagai tujuan yang merugikan.
Oleh karena itu, Nirwala mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa berhati-hati dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Masyarakat diminta untuk tidak mengakses tautan pendaftaran yang tidak berasal dari situs resmi pemerintah dan tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang identitasnya tidak jelas atau mencurigakan. Apabila masyarakat menemukan informasi yang menimbulkan keraguan terkait rekrutmen pegawai Bea Cukai, disarankan untuk segera melakukan verifikasi melalui kanal komunikasi resmi Bea Cukai atau Kementerian Keuangan.
Lebih lanjut, Bea Cukai mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya memutus mata rantai penyebaran hoaks. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Dengan meningkatkan literasi digital dan menumbuhkan sikap kritis serta kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi, masyarakat dapat terhindar dari berbagai modus penipuan yang seringkali mengatasnamakan instansi pemerintah. Upaya kolektif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan aman bagi seluruh masyarakat.
