Sebuah tangkapan layar yang menyerupai platform donasi Kitabisa.com, menampilkan informasi berjudul ‘Patungan APBN Bayar Utang Negara’ dan foto Presiden Prabowo Subianto, telah beredar luas di media sosial X. Unggahan dari akun @iPoopBased ini secara satir menggiring narasi bahwa pemerintah membuka patungan publik untuk mengatasi utang negara, tanpa menyertakan disclaimer apapun. "Indonesia’s government launches ‘Patungan APBN’ on Kitabisa.com to address state debt," demikian tulis akun tersebut, menimbulkan kebingungan dan potensi misinformasi di kalangan masyarakat.
Dalam tangkapan layar yang viral tersebut, tercantum bahwa donasi yang terkumpul telah mencapai Rp 137,42 miliar dari target Rp 800 triliun, dengan penggalang dana tertera sebagai Pemerintah Republik Indonesia. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan tegas membantah kebenaran informasi tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deny Surjantoro, menyatakan bahwa informasi galangan dana itu adalah hoaks dan mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap penyebaran berita bohong atau informasi yang tidak jelas.
Deny menekankan bahwa semua informasi resmi mengenai kebijakan fiskal dan anggaran negara hanya dapat diakses melalui situs resmi atau akun media sosial terverifikasi milik Kemenkeu. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran disinformasi yang dapat merusak kepercayaan publik dan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
Di sisi lain, data resmi menunjukkan bahwa utang pemerintah per 31 Desember 2025 mencapai Rp 9.637,90 triliun, atau setara dengan 40,46% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp 229,26 triliun dari catatan per 30 September 2025. Utang pemerintah tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 8.387,23 triliun (87,02%) dan pinjaman sebesar Rp 1.250,67 triliun (12,98%).
Situasi ini diperparah dengan adanya beban utang jatuh tempo yang sangat besar pada tahun 2026, yang diperkirakan mencapai Rp 833,96 triliun. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam siklus pembayaran utang antara tahun 2025 hingga 2036. Fenomena ini, yang diidentifikasi oleh Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) sebagai ‘tembok utang’ atau ‘debt wall’, menunjukkan adanya penumpukan beban jatuh tempo utang dalam satu periode tertentu. Laporan ISEAI menyebutkan bahwa beban jatuh tempo utang di tahun 2026 meningkat dari Rp 800,33 triliun di tahun 2025, menegaskan tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan utang negara.
