Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) dan Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar pertemuan strategis untuk memperkuat koordinasi percepatan investasi dan pengembangan kawasan industri nasional. Pertemuan yang dipimpin oleh Kepala KSP, Dudung Abdurachman, ini secara khusus membahas berbagai hambatan investasi yang dihadapi kawasan industri serta merumuskan langkah-langkah percepatan penyelesaiannya. Ketua Umum HKI, Ahmad Ma’ruf Maulana, menggarisbawahi bahwa Indonesia masih memiliki daya tarik investasi yang kuat berkat pasar domestik yang besar, agenda hilirisasi yang proaktif, serta posisi strategisnya dalam rantai pasok global. Modal-modal ini menjadi fondasi penting untuk menarik investasi baru ke tanah air.
Namun, Ma’ruf merinci bahwa tantangan utama yang masih menghantui para investor adalah kecepatan eksekusi proyek, sinkronisasi kebijakan yang belum optimal, dan kepastian proses di lapangan. "Minat investor untuk masuk ke Indonesia masih tinggi. Yang menjadi perhatian mereka adalah bagaimana proses investasi dapat berjalan lebih cepat, lebih sinkron, dan memiliki kepastian waktu yang jelas. Ini yang kami diskusikan bersama KSP," ungkap Ma’ruf dalam keterangan tertulisnya.
Dalam forum tersebut, HKI memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian serius pelaku kawasan industri di berbagai daerah. Isu-isu tersebut meliputi implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN), pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengembangan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik, sinkronisasi tata ruang dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian, hingga tantangan investasi di Batam. Ma’ruf menekankan bahwa sebagian besar persoalan ini memerlukan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penyelesaiannya dapat dipercepat dan memberikan kepastian yang dibutuhkan oleh investor.
Ma’ruf menambahkan, "Persaingan investasi saat ini tidak lagi hanya antar daerah, tetapi antar negara. Investor membandingkan Indonesia dengan Vietnam, Malaysia, maupun negara lain di kawasan. Karena itu kepastian hukum, kepastian waktu, dan kecepatan pengambilan keputusan menjadi faktor yang sangat menentukan daya saing investasi nasional." Menanggapi hal ini, Dudung Abdurachman menegaskan komitmen KSP untuk secara aktif membantu mengurai berbagai hambatan yang mengganggu percepatan investasi dan pembangunan kawasan industri.
"Saya akan inventarisasi persoalan-persoalannya. Saya laporkan langsung kepada Presiden, dan kita cari jalan keluarnya bersama kementerian terkait agar hambatan investasi ini bisa segera diselesaikan," ujar Dudung. Ia juga menegaskan bahwa KSP akan memperkuat fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama terhadap berbagai persoalan yang selama ini berlarut dan menghambat realisasi investasi di lapangan. "Kalau ada daerah atau kawasan industri yang menghadapi persoalan kronis dan menghambat investasi, sampaikan kepada kami. Saya siap datang langsung untuk melihat persoalannya di lapangan," tegas Dudung.
Dudung menambahkan, kawasan industri memiliki peran strategis dalam mendukung agenda industrialisasi nasional, hilirisasi sumber daya alam, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. "Kami mengapresiasi kontribusi HKI terhadap kemajuan industri nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Peran kawasan industri sangat penting dalam mendukung target pembangunan nasional dan mewujudkan Indonesia Emas," ujarnya.
HKI menyambut baik komitmen tersebut dan berharap terbentuk mekanisme koordinasi yang semakin efektif dalam mengurai berbagai hambatan investasi yang selama ini menjadi kendala percepatan pembangunan industri nasional. "Pertemuan ini memberikan optimisme baru bagi pelaku kawasan industri. Yang dibutuhkan investor saat ini adalah kepastian, kecepatan, dan sinkronisasi kebijakan. Kami melihat komitmen kuat dari KSP untuk membantu penyelesaian berbagai hambatan investasi yang selama ini menjadi kendala di lapangan," kata Ma’ruf.
Saat ini, HKI beranggotakan lebih dari 170 kawasan industri yang tersebar di 24 provinsi dengan total luasan sekitar 160 ribu hektare. Kawasan-kawasan industri ini memegang peranan penting dalam mendukung hilirisasi industri, pengembangan manufaktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Ma’ruf menegaskan bahwa HKI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal percepatan industrialisasi nasional. Penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan penyelesaian hambatan tata ruang, kepastian perizinan, ketersediaan utilitas, dan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah akan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan investasi global yang semakin ketat. "Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan industri baru di Asia. Dengan koordinasi yang kuat, kepastian regulasi, dan percepatan eksekusi di lapangan, kami optimistis investasi akan terus tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan target pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai," tutup Ma’ruf.
