Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan kepastian bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, yaitu Pertalite dan solar, tidak akan mengalami kenaikan. Keputusan ini diambil meskipun terdapat tekanan kenaikan harga BBM yang dipicu oleh penguatan nilai tukar Dolar Amerika Serikat (AS) terhadap Rupiah. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada bulan April 2026 tercatat sebesar US$ 117,31 per barel, menunjukkan peningkatan signifikan sebesar US$ 15,05 dibandingkan bulan Maret 2026 yang berada di angka US$ 102,26 per barel. Di sisi lain, mata uang Paman Sam terus menunjukkan penguatan, bergerak di kisaran Rp 17.700-an, dengan data Bloomberg pada pukul 09.21 WIB mencatat Dolar AS menguat ke level Rp 17.705.
Meskipun terjadi fluktuasi harga minyak mentah dunia, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi karena rata-rata ICP hingga saat ini masih berada di bawah asumsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar US$ 100 per barel. "Kalau sampai sekarang itu ICP dunia itu kan naik turun, naik turun 117, turun 90, ada yang 80 lebih, ada yang 100. Rata-rata ICP kita sekarang itu kan kurang lebih sekitar US$ 80, 80-81 terhitung dari Januari sampai sekarang," ungkap Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Selasa, 19 Mei 2026. Pernyataan ini menegaskan bahwa angka ICP belum mencapai ambang batas yang memicu penyesuaian harga.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM subsidi. "Jadi belum sampai 100 dolar lah, dan belum ada kenaikan, tidak akan naik InsyaAllah ya doain ya, tidak akan kita naikkan subsidi BBM," tegasnya. Pemerintah bertekad untuk mempertahankan harga BBM subsidi pada level saat ini hingga akhir tahun 2026. Komitmen ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Dengan adanya kepastian ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya lonjakan biaya transportasi maupun operasional yang bergantung pada BBM subsidi. Kebijakan ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi domestik.
