Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi akan terus mengikuti mekanisme pasar, sejalan dengan dinamika energi global yang fluktuatif. Pemerintah, lanjutnya, tetap berkomitmen untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui kebijakan stabilitas harga BBM subsidi dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Bahlil menjelaskan bahwa BBM non-subsidi memang ditujukan untuk masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih, sehingga penetapan harganya secara otomatis mengikuti hukum pasar. "Tetapi kalau BBM yang untuk orang yang mampu, mohon maaf, itu dengan sendirinya hukum pasar," tegas Bahlil dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Ahad (3/5/2026).
Ia kembali menekankan upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan subsidi energi. "Saya sekali lagi menyampaikan bahwa untuk BBM insyaallah tidak akan ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk LPG. Itu kita jaga dan itulah perintah Bapak Presiden Prabowo," ujar Bahlil. Pernyataan ini disambut baik oleh berbagai kalangan, mengingat inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok kerap menjadi perhatian utama masyarakat.
Menurut Bahlil, tantangan energi nasional saat ini masih dipengaruhi oleh ketimpangan antara volume produksi minyak dalam negeri dan tingkat konsumsi yang tinggi. Konsumsi BBM di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik atau lifting hanya berkisar 605 ribu barel per hari. Akibatnya, Indonesia masih membutuhkan impor minyak sekitar 1 juta barel per hari untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Ketimpangan ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan produksi dan melakukan diversifikasi sumber energi.
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah telah merancang berbagai strategi. Salah satunya adalah peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas) melalui optimalisasi sumur-sumur yang sudah ada. Intervensi teknologi dan insentif investasi menjadi kunci utama untuk mengaktifkan kembali sumur-sumur migas yang saat ini dalam status idle. "Dari 39.000 atau katakanlah sekarang sudah berubah menjadi 46.000, itu sumur-sumur yang berfungsi tidak lebih dari 20.000," ungkap Bahlil, mengilustrasikan potensi besar yang belum tergarap.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat pengembangan wilayah kerja migas yang telah memiliki rencana pengembangan (Plan of Development/POD) agar segera memberikan kontribusi nyata pada produksi nasional. Upaya eksplorasi blok-blok migas baru juga terus digencarkan, salah satunya adalah temuan cadangan gas baru di Kalimantan Timur yang dinilai memiliki potensi signifikan untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan.
Di sektor hilir, program biodiesel menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya menekan angka impor energi. Implementasi program mandatori biodiesel, yang saat ini sedang ditingkatkan dari B40 menuju B50, dinilai mampu secara efektif mengurangi ketergantungan impor solar. "Untuk solar dalam sejarah bangsa kita di 2026 alhamdulillah tidak kita lakukan lagi impor solar karena semua sudah dalam negeri," jelas Bahlil dengan optimis.
Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong diversifikasi energi melalui pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif substitusi bensin. Program mandatori pencampuran bioetanol dalam bensin, yang dikenal sebagai E20, ditargetkan akan mulai berjalan pada tahun 2028. Kebijakan ini diharapkan dapat semakin menekan impor bahan bakar minyak jenis bensin.
Dalam upaya menjaga keamanan pasokan energi, pemerintah telah melakukan perubahan strategi impor minyak mentah. Alih-alih hanya bergantung pada negara-negara di kawasan Timur Tengah, Indonesia kini mulai menjajaki sumber-sumber pasokan baru di berbagai belahan dunia, termasuk Afrika, Amerika Serikat, hingga Rusia. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko gangguan pasokan yang mungkin timbul akibat ketidakpastian geopolitik di jalur distribusi energi global. "Begitu terjadi perang saya merubah pola. Ilmu pengusaha saya keluar kalau di sini gak bisa ya kita cari di tempat lain," tutur Bahlil, menggambarkan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan.
Sebelumnya, impor minyak Indonesia masih sangat bergantung pada negara-negara di Timur Tengah, dengan porsi sekitar 20 hingga 25 persen dari total kebutuhan nasional. Pemerintah kemudian secara proaktif membuka jalur komunikasi dan negosiasi dengan negara-negara produsen lain seperti Angola, Nigeria, Amerika Serikat, dan Rusia. "Saya kontak Afrika, Angola, Nigeria, Amerika Serikat dan beberapa negara lain, terakhir kemarin kita ambil dari Rusia," ujarnya.
Bahlil menegaskan bahwa diversifikasi sumber impor minyak ini merupakan bagian integral dari strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional. Dengan memiliki berbagai pilihan sumber pasokan, Indonesia diharapkan dapat memastikan ketersediaan energi tetap aman, bahkan di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat. Upaya ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengamankan pasokan energi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
