Ketua DPR RI Puan Maharani menyuarakan keprihatinan mendalam atas dampak gejolak geopolitik di Timur Tengah yang kian meresahkan stabilitas ekonomi Indonesia. Ketegangan di kawasan strategis seperti Selat Hormuz, yang merupakan jalur pelayaran vital bagi pasokan energi global, secara langsung memicu pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga energi nasional. Puan menyoroti bahwa dolar Amerika Serikat (AS) terus menguat signifikan, bahkan menembus angka Rp 17.500 per dolar AS pada hari ini. Penguatan dolar ini berimplikasi pada melonjaknya harga barang-barang yang memiliki komponen impor, memberikan beban tambahan yang berat bagi para pengusaha, terutama di sektor industri, transportasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat rentan terhadap kenaikan biaya operasional.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V tahun Sidang 2025-2026 yang digelar di Jakarta pada Selasa (12/5/2026), Puan Maharani memaparkan secara rinci bagaimana gangguan di Selat Hormuz telah menciptakan gelombang disrupsi yang meluas terhadap perekonomian Indonesia dan global. Selain tekanan pada nilai tukar rupiah dan harga energi, Puan juga mencatat adanya kenaikan biaya logistik dan distribusi yang signifikan. Terganggunya rantai pasok global akibat konflik tersebut juga menimbulkan ancaman terhadap ketahanan energi nasional. Ia menegaskan, "Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global."
Menghadapi situasi yang kian kompleks ini, Puan Maharani menegaskan komitmen DPR RI untuk mendukung penuh langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia menekankan pentingnya upaya mitigasi yang komprehensif, mencakup pengendalian arus modal asing keluar yang berpotensi destabilisasi, penjagaan harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau oleh masyarakat, serta prioritas perlindungan terhadap kelompok masyarakat kecil. Puan berargumen kuat bahwa masyarakat yang paling rentan tidak boleh menjadi pihak yang paling menanggung beban akibat gejolak ekonomi global. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci utama untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. "Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia, melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi," pungkas Puan, menggarisbawahi pentingnya respons kolektif dan terpadu untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
