Pemerintah Indonesia mengumumkan dimulainya implementasi operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan ekspor satu pintu pada 1 Juni 2026. Langkah strategis ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mengoptimalkan proses ekspor nasional. Tahap awal implementasi akan difokuskan pada tiga komoditas utama yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa periode 1 Juni 2026 hingga 1 Januari 2027 akan menjadi masa transisi. Selama periode ini, kegiatan ekspor akan berjalan seperti biasa bagi perusahaan yang bersangkutan. Namun, kewajiban pelaporan kegiatan ekspor melalui atau kepada PT DSI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ekspor akan mulai diberlakukan. Pelaporan ini akan terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui portal Ceisa 4.0. Airlangga menekankan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan dalam tiga bulan pertama masa transisi untuk menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya.
Implementasi penuh badan ekspor satu pintu ini ditargetkan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2027. Periode transisi yang diberikan diharapkan cukup untuk memberikan waktu bagi para pengusaha, pelaku usaha, eksportir, dan pihak-pihak terkait untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tiga komoditas yang menjadi fokus utama pada tahap perdana, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy, merupakan penopang utama neraca perdagangan surplus Indonesia yang telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut.
Menurut catatan, ketiga komoditas strategis ini menyumbang nilai ekspor yang sangat besar. Pada tahun 2025, total kontribusi ketiganya mencapai 66,13 miliar dolar AS, setara dengan 23,4 persen dari total ekspor nasional. Rinciannya adalah ekspor batu bara senilai sekitar 24,48 miliar dolar AS, kelapa sawit atau CPO sebesar 24,42 miliar dolar AS, dan ferro alloy atau besi paduan sebesar 16,49 miliar dolar AS. Nilai-nilai ini menunjukkan betapa krusialnya ketiga komoditas tersebut bagi kesehatan ekonomi Indonesia.
Dengan dimulainya implementasi badan ekspor satu pintu ini, Airlangga Hartarto berharap kebijakan ini dapat menjaga kepastian usaha, kelancaran arus barang, dan realisasi ekspor secara efektif. Ia juga menegaskan bahwa kontrak-kontrak ekspor yang telah berjalan akan tetap dihormati, sesuai dengan kesepakatan antara eksportir dan mitra dagangnya. Kebijakan ini merupakan penegasan kehadiran negara dalam mengelola sumber daya alam strategis secara terkoordinasi dan akuntabel.
Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan peran para pelaku ekspor dalam perekonomian nasional. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga dan menjamin transisi berjalan dengan lancar dan terukur, sambil tetap menjaga iklim usaha yang kondusif. Lebih jauh lagi, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan (trust) mitra dagang Indonesia di berbagai negara terhadap stabilitas dan efisiensi sistem ekspor nasional. Ini adalah langkah penting menuju penguatan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.
