Pemerintah Indonesia secara resmi akan memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu untuk tiga komoditas strategis: batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy, mulai Senin, 1 Juni 2026. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan diumumkan dalam keterangan pers di Wisma Danantara, Jakarta, pada Ahad, 31 Mei 2026. Langkah ini diharapkan dapat menutup kebocoran devisa negara dan memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas nasional.
Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif pemerintah ini. Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menegaskan bahwa organisasinya menyambut baik upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan memberantas praktik-praktik merugikan seperti under-invoicing dalam perdagangan komoditas. "Kami mendukung semangat pemerintah untuk meningkatkan devisa negara," ujar Darto. "Karena kami paham bila devisa negara meningkat, maka semakin banyak program pembangunan yang dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat."
Namun, POPSI juga memberikan catatan penting. Darto menekankan bahwa setiap kebijakan baru, termasuk skema ekspor satu pintu, harus dirancang dengan sangat hati-hati. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengganggu stabilitas ekosistem industri sawit yang kompleks dan melibatkan jutaan petani di seluruh Indonesia. Ia menyoroti bahwa industri sawit bukan sekadar perkebunan dan pabrik, melainkan sebuah ekosistem yang saling terhubung erat, mulai dari petani, pabrik kelapa sawit, kilang, pedagang, eksportir, hingga pembeli internasional.
Menurut Darto, dampak langsung dari sebuah kebijakan seringkali tidak dirasakan pertama kali oleh pelaku industri besar, melainkan justru oleh petani swadaya yang berada di sektor paling hulu. Oleh karena itu, POPSI mengingatkan agar kebijakan yang menyentuh tata niaga sawit mempertimbangkan secara mendalam dampaknya terhadap seluruh rantai pasok industri, terutama petani swadaya yang menjadi tulang punggung pasokan bahan baku sawit nasional. Pendekatan yang hati-hati dan mempertimbangkan seluruh aspek ekosistem diharapkan dapat meminimalkan potensi gejolak dan memastikan keberlanjutan industri sawit yang berpihak pada seluruh pemangku kepentingan.
