Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mencapai 5,61% secara tahunan (year on year/YoY), melampaui triwulan IV 2025 (5,39% YoY) dan periode yang sama tahun lalu (4,87% YoY). Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 6.187,2 triliun, menandai pertumbuhan triwulan pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pertumbuhan ini mengulang capaian 6,03% YoY pada triwulan I 2013, sebelum cenderung stagnan dan sempat tertekan pandemi COVID-19.
Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino, menilai capaian ini sebagai sinyal awal pergeseran tren pertumbuhan ekonomi menuju kisaran 6%. Menurutnya, strategi percepatan belanja negara di awal tahun atau frontloading menjadi kunci utama. "Kami mengapresiasi ketepatan langkah tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo," ujar Yossi, merujuk pada rekomendasi GREAT Institute untuk menggeser paradigma dari backloading ke frontloading demi memompa likuiditas di triwulan pertama. Data BPS hari ini mengonfirmasi eksekusi strategi injeksi fiskal yang efektif.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah menjadi motor penggerak utama dengan pertumbuhan 21,81% YoY. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52%, sementara pembentukan modal tetap bruto (PMTB) naik 5,96%. Kedua komponen ini menyumbang 82,65% terhadap PDB. Dari sisi produksi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi 13,14% YoY, terdorong oleh aktivitas ekonomi selama Ramadan dan Idulfitri. Yossi menekankan bahwa percepatan belanja tidak hanya menyerap anggaran, tetapi juga memperkuat sektor yang terkait langsung dengan konsumsi domestik.
Realisasi APBN hingga akhir Maret 2026 menunjukkan belanja negara mencapai Rp 815 triliun atau tumbuh 31,4% YoY. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 610,3 triliun (+47,7% YoY), dengan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp 329,1 triliun (+51,5% YoY). Sebagai konsekuensi percepatan belanja, defisit APBN tercatat Rp 240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB.
Yossi menyoroti bahwa meskipun Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menunjukkan tren pelemahan, intervensi fiskal pemerintah melalui frontloading perlindungan sosial, pencairan THR, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) berhasil membentengi daya beli, sehingga konsumsi tetap tumbuh positif. "Ini adalah bukti keberhasilan intervensi fiskal," tegasnya.
Meskipun demikian, ekonom mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal. Dengan defisit yang meningkat di awal tahun, strategi lanjutan diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan tanpa mengganggu keberlanjutan APBN. Yossi menambahkan, jika momentum ini terjaga hingga akhir 2026, target pertumbuhan ekonomi pemerintah di rentang 5,4% hingga 5,6% sangat mungkin tercapai. Ia menyarankan percepatan belanja pemerintah diiringi dengan paket pelengkap, seperti percepatan insentif investasi, akselerasi hilirisasi, perbaikan tata kelola program prioritas, dan kepastian program perlindungan sosial yang inklusif bagi kelompok rentan dan menengah.
