Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) oleh Danantara Indonesia dipastikan tidak akan menambah kerumitan birokrasi dalam tata kelola ekspor Sumber Daya Alam (SDA). Sebaliknya, DSI diharapkan mampu menciptakan nilai tambah signifikan bagi negara, masyarakat, dan pelaku usaha melalui sistem pengelolaan ekspor yang lebih transparan dan akuntabel. Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkapkan optimismenya dalam konferensi pers terkait Persiapan Operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta, Ahad (31/5/2026).
"Ada sejumlah hal yang kita harapkan memberikan nilai tambah dari proses yang nanti dilakukan pemerintah melalui DSI untuk ekspor SDA kita," ujar Dony. Ia menekankan bahwa kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara secara substansial. Keberadaan DSI akan menjadi instrumen pengawasan yang lebih efektif untuk memberantas praktik-praktik yang selama ini diduga merugikan potensi penerimaan negara, seperti praktik under-invoicing (penjualan di bawah harga pasar) dan transfer pricing (penetapan harga transaksi antar perusahaan terafiliasi yang tidak wajar) dalam kegiatan ekspor komoditas.
Dony mengutip pernyataan Pak Purbaya yang menegaskan bahwa jika kebijakan ini tidak memberikan dampak yang berarti, maka ada yang salah dalam pelaksanaannya. Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan akan menjadi lebih sederhana dan terintegrasi. Seluruh data dan aktivitas ekspor akan dapat dipantau secara terpusat, memudahkan Kementerian Keuangan dalam memantau potensi penerimaan negara. Komunikasi langsung antara Kementerian Keuangan dengan Danantara akan memungkinkan deteksi dini dan penanganan cepat terhadap potensi masalah seperti under-invoicing dan transfer pricing, yang seharusnya tidak lagi terjadi dengan adanya DSI.
Selain manfaat bagi negara, DSI juga diharapkan memberikan keuntungan bagi masyarakat melalui peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam rantai ekspor SDA. Tata kelola perusahaan yang lebih transparan, menurut Dony, akan berdampak langsung pada peningkatan laba bersih (net income). Mengingat sebagian besar perusahaan yang terlibat adalah perusahaan Tbk (terbuka), masyarakat sebagai pemegang saham juga akan turut merasakan manfaatnya.
Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan kehadiran DSI memberikan manfaat optimal bagi dunia usaha. Selama masa transisi enam bulan, yang dimulai dari Juni hingga Desember 2026, pemerintah akan aktif berdiskusi dengan para pelaku industri. Diskusi ini mencakup berbagai aspek, termasuk penentuan patokan harga ekspor yang akan disepakati bersama antara pemerintah dan seluruh pelaku usaha.
Untuk mendukung operasional DSI, Danantara akan mendapatkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait langsung dengan tata kelola perdagangan dan investasi. Dony mengonfirmasi bahwa figur-figur andal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan ditempatkan di berbagai posisi strategis di DSI.
Dony menegaskan bahwa penataan ekspor SDA bukanlah inisiatif sepihak dari Danantara. Keberhasilan DSI sangat bergantung pada kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem ekspor nasional. "Jadi ini tidak hanya independen dilakukan oleh Danantara, tetapi juga kita mengharapkan dukungan dari pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proses penataan ekspor SDA kita ke depannya," pungkas Dony.
