Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah kritik mengenai frekuensi kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Teddy menegaskan bahwa lawatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan upaya krusial dalam menjaga kepentingan nasional di tengah situasi global yang dinamis dan penuh krisis. Ia memaparkan tujuh capaian konkret hasil diplomasi Prabowo selama 1,5 tahun terakhir.
Pertama, Indonesia berhasil bergabung dengan BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa). Keanggotaan ini diklaim mampu menjamin stabilitas pasokan dan harga energi serta pangan di tengah krisis global.
Kedua, Indonesia meraih tarif 0% di Uni Eropa untuk 25 negara. Perjanjian ini, yang telah diupayakan bertahun-tahun, akhirnya tercapai pada tahun 2025 di era Presiden Prabowo.
Ketiga, total investasi yang masuk mencapai Rp 2.430 triliun berdasarkan data Kementerian Investasi dan BKPM. Kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang saja berhasil mengamankan investasi sekitar Rp 575 triliun.
Keempat, Indonesia memperkuat alat pertahanan dengan pengadaan dari berbagai negara seperti Prancis, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan Inggris.
Kelima, penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2025 dan 2026 berjalan lancar tanpa kendala signifikan. Indonesia bahkan menjadi satu-satunya negara yang memiliki perkampungan haji di Arab Saudi berkat perubahan undang-undang setempat.
Keenam, Presiden Prabowo menunjukkan peran aktif dalam isu Palestina. Indonesia melakukan pengiriman logistik melalui udara, yang memerlukan diplomasi intensif dengan negara-negara transit. Selain itu, Indonesia mengirim kapal rumah sakit dan menyekolahkan sekitar 100 anak Palestina di perguruan tinggi di Indonesia.
Terakhir, Teddy mengungkap keberhasilan diplomasi dalam memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat diamankan oleh pihak Israel di laut bebas. Melalui diplomasi senyap maupun publik, WNI tersebut berhasil kembali ke tanah air.
Teddy menekankan bahwa capaian-capaian ini merupakan hasil konkret dan nyata dari diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo, baik yang dipublikasikan maupun tidak, karena yang terpenting adalah hasil akhirnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo menjadi sorotan karena dianggap terlalu sering melakukan kunjungan luar negeri, di mana mantan Wamenlu Dino Patti Djalal menyebutkan 1 dari 6 hari jabatannya dihabiskan di luar negeri, yang memakan biaya besar.
