Gubernur California Gavin Newsom mengumumkan rencana tegas untuk mengenakan pajak 100% terhadap setiap pembayaran yang diterima oleh individu dari California dari dana hampir US$1,8 miliar yang dialokasikan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Dana ini ditujukan sebagai kompensasi bagi para korban yang diklaim sebagai korban "persenjataan" politik. Kantor pers gubernur secara terbuka menyebut dana tersebut sebagai "dana gelap" dalam sebuah unggahan di media sosial. Newsom menyatakan, "Salah satu hal yang menurut saya akan kita coba lakukan… adalah mengenakan pajak 100%. Siapa pun dari California yang menerima dana tersebut, kami ingin mengenakan pajak 100% dari hasil tersebut dan itu adalah tindakan yang dapat diambil oleh negara bagian California."
Meskipun demikian, rincian mengenai kapan negara bagian akan mulai menerapkan kebijakan pajak ini masih belum diungkapkan oleh Gubernur Newsom. Pihak Gedung Putih dan Departemen Kehakiman juga belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana Gubernur California tersebut.
Dana yang menjadi sorotan ini diumumkan pekan lalu sebagai bagian dari penyelesaian hukum antara Presiden AS Donald Trump dan Internal Revenue Service (IRS). Trump sebelumnya menggugat lembaga pajak tersebut atas dugaan kebocoran laporan pajaknya ke media. Berdasarkan informasi yang berkembang, dana ini diduga terkait dengan pengampunan yang diberikan Trump kepada lebih dari 1.500 terdakwa kasus 6 Januari. Sebagian dari mereka kini dilaporkan sedang menghitung kerugian yang mereka alami, termasuk biaya penuntutan, hukuman penjara, dan dampak pada bisnis mereka, dengan harapan mendapatkan kompensasi atas apa yang mereka anggap sebagai penyalahgunaan wewenang oleh Departemen Kehakiman di bawah kepemimpinan mantan Presiden Joe Biden.
Langkah yang diambil oleh Trump ini, yang dianggap belum pernah terjadi sebelumnya, telah memicu tantangan hukum dari berbagai pihak. Dua petugas polisi yang bertugas membela Gedung Capitol AS dari para perusuh pada 6 Januari 2021, dikabarkan telah mengajukan gugatan. Selain itu, para politisi dari Partai Demokrat dan bahkan beberapa anggota Partai Republik juga menyuarakan keraguan mengenai legalitas dana tersebut. Kekhawatiran utama mereka adalah adanya klausul dalam kesepakatan yang secara "melarang selamanya" IRS untuk melakukan audit terhadap klaim pajak masa lalu yang diajukan oleh Trump, kerabatnya, dan bisnis-bisnis miliknya.
Senator Partai Republik Thom Tillis dari Carolina Utara secara tegas mengkritik rencana tersebut, menyatakan, "(Dana tersebut) berpotensi memberikan kompensasi kepada seseorang yang menyerang petugas polisi, mengakui kesalahannya, dihukum, diampuni, dan sekarang kita akan membayar mereka untuk itu? Itu tidak masuk akal." Kritikan ini mencerminkan keprihatinan publik yang luas mengenai potensi penyalahgunaan dana publik dan dampak dari kebijakan yang dianggap kontroversial ini. Rencana Gubernur Newsom untuk mengenakan pajak 100% menunjukkan penolakan keras negara bagian terhadap penggunaan dana tersebut untuk tujuan yang dianggap tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan.
