Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap rencana pemerintah mengaktifkan kembali bond stabilization fund (BSF). Meskipun mengakui BSF efektif sebagai alat stabilisasi pasar obligasi dalam jangka pendek, Yusuf secara tegas mengingatkan bahwa instrumen ini tidak boleh dijadikan solusi permanen. Potensi risiko yang mengintai jauh lebih signifikan dan memerlukan perhatian serius dari para pembuat kebijakan. Salah satu risiko utama yang disorot adalah moral hazard. Yusuf menjelaskan bahwa ekspektasi investor terhadap intervensi pemerintah yang selalu siap menjaga harga obligasi dapat mendorong perilaku pengambilan risiko yang lebih agresif di kalangan pelaku pasar. Ketika investor merasa ada jaring pengaman dari negara, mereka cenderung lebih berani mengambil posisi yang berisiko tinggi, misalnya masuk ke pasar saat imbal hasil (yield) obligasi sedang tinggi, dan segera keluar ketika pasar menunjukkan tanda-tanda pemulihan, meninggalkan negara sebagai penyangga utama atas spekulasi tersebut.
Risiko kedua yang sangat krusial adalah distorsi harga pasar obligasi. Yusuf menekankan bahwa pasar obligasi sejatinya berfungsi sebagai barometer jujur dalam membaca risiko ekonomi suatu negara melalui pergerakan yield. Namun, jika intervensi pemerintah melalui BSF terlalu dominan, harga obligasi yang terbentuk berpotensi tidak lagi mencerminkan fundamental ekonomi yang sebenarnya. Situasi ini dapat menciptakan ketenangan semu dalam jangka pendek, namun pada dasarnya pasar kehilangan fungsi vitalnya dalam penemuan harga (price discovery). Akibatnya, sinyal risiko yang seharusnya tertangkap melalui pergerakan yield menjadi bias, sehingga menyulitkan investor untuk membuat keputusan investasi yang tepat berdasarkan informasi fundamental.
Lebih lanjut, Yusuf menyoroti adanya potensi tekanan fiskal yang semakin besar. Ironisnya, upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasar utang justru berpotensi menambah beban fiskal. Jika BSF digunakan secara agresif dan dalam skala besar, langkah ini dapat memberikan tekanan tambahan yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana yang besar untuk stabilisasi pasar obligasi bisa mengorbankan pos-pos belanja penting lainnya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Yusuf juga mengkhawatirkan kaburnya batas antara kebijakan fiskal dan moneter. Meskipun BSF berada di bawah ranah kewenangan fiskal, dampaknya dinilai sangat mirip dengan operasi pasar yang biasanya dilakukan oleh bank sentral. Jika koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter tidak dijalankan dengan jelas, pasar dapat mulai menginterpretasikan adanya dominasi kebijakan fiskal atas kebijakan moneter. Hal ini justru berpotensi meningkatkan premi risiko negara, yang pada akhirnya akan membuat biaya pinjaman pemerintah menjadi lebih mahal.
Risiko terakhir yang patut diwaspadai adalah ketergantungan pasar terhadap intervensi pemerintah. Ketika investor mulai menganggap intervensi pemerintah melalui BSF sebagai sesuatu yang normal dan rutin, mereka akan menjadi kurang mandiri dalam menilai risiko. Konsekuensinya, ketika pemerintah mulai mengurangi atau menghentikan dukungannya, pasar dapat bereaksi negatif secara drastis. Oleh karena itu, Yusuf menekankan pentingnya perancangan strategi keluar (exit strategy) yang matang sejak awal sebelum BSF diimplementasikan. Tanpa rencana keluar yang jelas, risiko pasar menjadi tidak stabil dan ketergantungan struktural akan sulit diatasi.
