Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) gencar mendorong pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) dan mini-Liquefied Natural Gas (LNG) sebagai solusi energi alternatif bagi rumah tangga di Indonesia. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas tingginya ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional yang mencapai sekitar 81% dari total kebutuhan domestik. Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugraha, menjelaskan bahwa dominasi LPG bersubsidi dalam pemenuhan energi rumah tangga telah membebani anggaran negara melalui peningkatan impor dan subsidi dari tahun ke tahun.
Fathul Nugraha mengemukakan bahwa selain LPG, masyarakat kini memiliki pilihan energi lain yang lebih efisien, bersih, dan aman, yaitu melalui jaringan gas kota (city gas) yang berbasis CNG dan LNG. Pemanfaatan kedua jenis gas alam ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penyaluran gas, tetapi juga sejalan dengan target pemerintah dalam konversi energi. Pernyataan ini disampaikan Fathul saat menjadi pembicara pada acara 11th LNG Supply, Transport & Storage Forum 2026 yang bersamaan dengan 3rd Small LNG Shipping & Distribution Forum di Bali.
Optimalisasi stasiun induk CNG dan pembangunan infrastruktur mini LNG diharapkan dapat memperkaya pilihan energi bagi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung diversifikasi energi rumah tangga. Pengembangan CNG dan LNG untuk rumah tangga ini juga selaras dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, yang berfokus pada dorongan swasembada energi nasional dan pemanfaatan energi domestik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun turut menggarisbawahi potensi CNG sebagai alternatif energi yang memiliki fungsi serupa dengan LPG dan telah mulai diadopsi oleh sektor komersial seperti hotel dan restoran.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu sambungan rumah (SR) jaringan gas bumi pada tahun 2029. Untuk mencapai target ambisius ini, BPH Migas berupaya mempercepat regulasi terkait stasiun induk CNG dan terminal mini LNG demi menarik investasi lebih cepat. Model pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga dianggap krusial untuk mendukung pembangunan infrastruktur gas, terutama di wilayah Indonesia Timur yang memiliki tantangan geografis.
Fathul menjelaskan bahwa perluasan jangkauan jargas berbasis CNG dapat dilakukan melalui konversi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) menjadi stasiun induk (mother station). Sementara itu, penyaluran jargas non-pipa dapat memanfaatkan teknologi mini-LNG.
Menyambut baik inisiatif Kementerian ESDM ini, PGN Gagas, anak usaha PGN, melihat kajian pemanfaatan CNG sebagai bagian dari bauran energi nasional sebagai momentum strategis untuk memperluas pemanfaatan gas domestik secara terukur. Direktur Utama PGN Gagas, Santiaji Gunawan, menegaskan bahwa pengembangan CNG bukan untuk menggantikan energi lain, melainkan untuk memperluas pilihan energi yang andal, terjangkau, dan berbasis sumber daya dalam negeri bagi masyarakat dan pelaku usaha.
PGN Gagas telah berpengalaman lebih dari satu dekade dalam menyalurkan CNG untuk berbagai segmen, meliputi industri, komersial, UMKM, hingga transportasi. Sepanjang tahun 2025, penyaluran gas bumi melalui layanan CNG dan LNG mencapai sekitar 4.656.449 MMBTU. Perusahaan ini mengoperasikan 14 SPBG yang tersebar di tujuh provinsi, melayani rata-rata 2.200 kendaraan per hari melalui program Gasku. Untuk segmen non-transportasi, layanan Gaslink telah menjangkau lebih dari 600 pelanggan, dengan total penyaluran mencapai 4.067.002 MMBTU pada tahun 2025. Santiaji menambahkan bahwa CNG merupakan opsi energi yang telah tersedia dan dapat terus dikembangkan secara bertahap sesuai kebijakan pemerintah. Didukung oleh fasilitas kompresi gas, armada gas transport module (GTM), serta infrastruktur distribusi terintegrasi, PGN Gagas kian memperkuat pemanfaatan gas bumi domestik secara optimal.
