Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyuarakan keprihatinan mendalam atas lonjakan penerimaan operasional Bank Indonesia (BI) yang melampaui target 212% pada tahun 2025, bertepatan dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membebani masyarakat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ini kan menjadi pertanyaan kita, dan artinya di saat rupiah mengalami tekanan justru BI penerimaannya paling besar. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita semua apakah rupiah ini dibiarkan melemah supaya penerimaannya BI besar?" ujar Misbakhun dalam rapat kerja dengan Gubernur BI, Perry Warjiyo, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Berdasarkan paparan BI, realisasi penerimaan Anggaran Operasional hingga triwulan IV-2025 mencapai Rp 66,80 triliun, jauh melampaui target Anggaran Tahunan BI (ATBI) sebesar Rp 31,49 triliun. Sementara itu, realisasi pengeluaran tercatat Rp 22,86 triliun, atau 85,75% dari target. Mayoritas penerimaan ini bersumber dari pos Hasil Pengelolaan Aset Valas (HPAV) yang melonjak drastis hingga Rp 66,65 triliun, melampaui target awal Rp 31,40 triliun atau mencapai 212,25% dari target.
Namun, Misbakhun menilai lonjakan penerimaan BI ini bukanlah sebuah prestasi yang patut dirayakan. Kenaikan pendapatan BI terjadi bersamaan dengan pelemahan rupiah yang justru meningkatkan tekanan terhadap sektor industri dan keuangan negara. "Apakah kemudian ketika aset pengelolaan valas ini meningkat tajam, di saat rupiah yang mengalami tekanan terus kemudian realisasinya di atas 100% ini prestasi atau apa? Angka di atas 100% ini bukan berarti super prestasi gitu loh kalau kita lihat situasi yang sebenarnya," tegasnya.
Misbakhun menyoroti besarnya pengorbanan negara yang harus mengeluarkan anggaran lebih besar untuk program subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Belum lagi beban yang ditanggung oleh industri yang masih sangat bergantung pada impor bahan baku. "Rogohan uang negara APBN untuk memberikan bantalan subsidi BBM, Energi, kemudian LPG kemudian yang lain. Dan pada saat yang sama BI justru menikmati kenaikan penerimaan," imbuhnya.
Menanggapi kritik tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo membantah anggapan bahwa BI sengaja membiarkan rupiah melemah demi meningkatkan penerimaannya. Perry menegaskan bahwa surplus BI pada akhirnya akan kembali ke negara melalui setoran kepada pemerintah dan pembayaran pajak. "Kami tidak ada niatan semuanya untuk neraca BI. Surplusnya BI itu ke pemerintah semua, pajaknya tinggi, kami bayar juga. kami kalau penerimaan tadi, jangan kami dinilai karena inginkami menaikkan. Kan pajak kami bayar, surplus kami kembalikan jadi penerimaan itu juga kembali kepada negara tapi kami pertimbangkan bagaimana benefit and cost secara nasional," jelas Perry. Pernyataan ini mengindikasikan adanya kompleksitas dalam pengelolaan kebijakan moneter dan dampaknya terhadap fiskal negara, yang perlu terus diawasi secara transparan oleh parlemen.
