Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan tujuh jurus strategis untuk menguatkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS). Langkah-langkah ini telah dilaporkan dan mendapat persetujuan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya stabilitas dan penguatan Rupiah ke depan. Perry menegaskan bahwa saat ini Rupiah dinilai masih berada dalam posisi undervalue dan upaya penguatannya akan dilakukan secara komprehensif.
Jurus pertama yang akan dijalankan BI adalah intervensi pasar secara tunai, baik melalui instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) maupun Non-Deliverable Forward (NDF). Intervensi ini akan dilakukan secara berkelanjutan di pasar luar negeri seperti Hong Kong, Singapura, London, dan New York untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah baik di pasar domestik maupun internasional. Perry meyakinkan bahwa cadangan devisa yang dimiliki BI saat ini lebih dari cukup untuk mendukung upaya stabilisasi tersebut.
Selanjutnya, jurus kedua berfokus pada upaya menarik aliran modal masuk ke dalam negeri melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). BI berencana menjadikan SRBI sebagai instrumen yang menarik minat investor asing, sehingga aliran masuk modal dari SRBI dapat mengimbangi potensi aliran keluar dari Surat Berharga Negara (SBN) dan saham. Koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan akan dilakukan untuk memastikan aliran modal asing tetap positif secara year-to-date, yang berkontribusi pada penguatan Rupiah.
Jurus ketiga melibatkan koordinasi BI dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder. Aktivitas pembelian SBN ini telah berlangsung sejak awal tahun dan hingga kini tercatat sebesar Rp123,1 triliun, sebuah langkah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar surat utang negara.
Dalam jurus keempat, BI akan memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai di sektor perbankan dan pasar uang. Perry menyatakan bahwa pertumbuhan uang primer saat ini tercatat dalam kisaran double digit, dengan angka terakhir mencapai 14,1%, menunjukkan bahwa likuiditas di sistem keuangan terjaga dengan baik.
Untuk jurus kelima, BI akan menerapkan kebijakan pembatasan pembelian Dolar AS di pasar domestik yang tidak memiliki underlying assets. Sebelumnya, batas pembelian maksimal adalah US$100 ribu per bulan, yang kemudian telah diturunkan menjadi US$50 ribu per bulan. Rencananya, batas ini akan kembali diturunkan menjadi US$25 ribu per bulan dalam waktu dekat, guna mengurangi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.
Jurus keenam adalah penguatan intervensi di pasar Offshore Non-Deliverable Forward (NDF). BI berupaya untuk mengendalikan pergerakan nilai tukar di sektor offshore dengan memfasilitasi bank-bank domestik untuk ikut serta dalam penjualan Offshore NDF di luar negeri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pasokan Dolar AS di pasar internasional, yang pada gilirannya akan memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah.
Terakhir, jurus ketujuh adalah peningkatan pengawasan terhadap bank-bank dan korporasi yang memiliki aktivitas pembelian Dolar AS dalam jumlah besar. BI akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya Ketua OJK Frederica Widyasari, untuk memastikan bahwa stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dengan baik di tengah berbagai aktivitas transaksi valuta asing.
