Bank Indonesia (BI) secara resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026, program terintegrasi yang menggantikan GNPIP. GPIPS berfokus pada penguatan tujuh program unggulan dari hulu ke hilir, dengan penekanan pada stabilitas harga pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan. Peluncuran ini ditandai dengan flagoff armada Kerja Sama Antar Daerah (KAD) GPIPS Wilayah Jawa 2026 dan pelepasan konvoi distribusi pangan ke berbagai wilayah, serta penandatanganan kerja sama strategis.
Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, menjelaskan bahwa GPIPS lahir sebagai respons terhadap tantangan stabilitas harga dan ketahanan pangan yang semakin kompleks. Penguatan program ini tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan produksi, pascapanen, dan distribusi pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Tiga kebaruan utama GPIPS dibanding GNPIP meliputi penguatan sisi pasokan untuk menjaga kesenjangan antarwaktu dan antardaerah, dukungan terhadap agenda ketahanan pangan, energi, dan ekonomi pemerintah, serta prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk petani.
GPIPS 2026 berfokus pada dua aspek utama: penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan. Tiga komoditas prioritas di seluruh wilayah adalah beras, cabai, dan bawang merah. Di Jawa, komoditas tambahan yang menjadi perhatian adalah bawang merah, beras, dan cabai rawit. Tujuh program unggulan meliputi peningkatan produktivitas melalui Good Agricultural Practices (GAP), penguatan ketahanan komoditas pangan melalui hilirisasi dan penguatan kelembagaan petani sebagai offtaker, optimalisasi KAD, penguatan fasilitasi distribusi pangan, optimalisasi operasi pasar dan pasar murah, penguatan neraca pangan, serta penguatan koordinasi dan komunikasi pengendalian ekspektasi inflasi. BI optimis strategi ini dapat menjaga inflasi volatile food pada rentang 3-5%, menjamin kesinambungan pasokan, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok.
Pada 2025, inflasi nasional tercatat 2,92% (yoy) dan menurun menjadi 2,42% (yoy) pada April 2026. Inflasi volatile food membaik menjadi 3,37% (yoy), didukung oleh penguatan ketahanan pangan nasional dan peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai 5,26 juta ton per Mei 2026. Namun, terdapat empat tantangan yang harus diantisipasi: risiko perubahan iklim dan El Niño, karakteristik komoditas musiman yang rentan menciptakan lonjakan harga, kebutuhan penguatan pascapanen yang mendesak, serta tantangan struktural pertanian seperti alih fungsi lahan dan fenomena aging farmer.
Jawa Timur dipilih sebagai lokasi grand launching GPIPS Jawa karena posisinya sebagai penghasil padi terbesar nasional, produsen nomor satu jagung dan cabai rawit, serta peringkat kedua untuk bawang merah. Selain kapasitas produksi, Jatim memiliki posisi strategis sebagai hub perdagangan kawasan timur Indonesia, menghubungkan arus logistik pangan dari Jawa ke berbagai wilayah timur melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Kapasitas gudang Bulog Jawa Timur mencapai 1,22 juta ton.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmen Jatim sebagai lumbung pangan nasional, termasuk pengembangan Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) yang bersifat mobile. Ia menekankan pentingnya penguatan pangan berbasis protein dan konektivitas antar pasar untuk efisiensi produksi padi melalui alat mesin pertanian.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyoroti tiga tantangan utama kepala daerah dalam mengawal ketahanan pangan: tantangan global dan geopolitik, kewajiban mengawal program nasional, serta janji politik kepada publik. Kementerian Dalam Negeri siap memastikan sinkronisasi ketiga hal tersebut dan mengawal keberlanjutan gerakan ini.
Sebagai wujud komitmen bersama, Rapat Koordinasi TPIP-TPID akan diselenggarakan secara terjadwal sepanjang 2026 di lima wilayah, dimulai dari Sumatera, Jawa, Balinusra, Kalimantan, hingga ditutup di Sulampua. Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur dari DPR RI, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bulog, Bapanas, Forkopimda se-wilayah Jawa, kelompok tani, pelaku usaha, dan BUMD pangan.
