PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) secara resmi mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp 900 miliar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025. Keputusan strategis ini diambil dalam pertemuan yang berlangsung secara daring dan luring di Bale Pakuan, Bandung, pada Selasa, 28 April 2026. Nilai dividen tersebut setara dengan Rp 85,54 per lembar saham, yang menjadi bukti nyata komitmen perseroan dalam memberikan imbal hasil yang optimal bagi para pemegang saham di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.
Sepanjang tahun buku 2025, bank bjb berhasil mencatatkan performa keuangan yang impresif dengan total aset yang melonjak hingga mencapai Rp 221,3 triliun. Capaian ini tidak hanya memperkokoh posisi bank bjb sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbesar di Indonesia, tetapi juga mencerminkan kepercayaan publik yang semakin kuat. Pertumbuhan aset tersebut didorong oleh ekspansi kredit yang sehat, penguatan teknologi perbankan, serta kolaborasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Jawa Barat dan Banten.
Dalam RUPST tersebut, terdapat tujuh agenda utama yang dibahas. Selain penetapan dividen dan pengesahan laporan keuangan, pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar seiring dengan penunjukan bank bjb sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK). Langkah ini merupakan tonggak sejarah baru yang memungkinkan bank bjb untuk mengonsolidasikan berbagai unit bisnis di bawah payung konglomerasi yang lebih terstruktur. Selain itu, perseroan juga memperbarui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) sebagai bentuk mitigasi risiko jangka panjang terhadap tantangan ekonomi makro di masa depan.
Sektor kepemimpinan juga mengalami transformasi signifikan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, selaku pemegang saham pengendali, mengusulkan sejumlah nama berintegritas untuk memperkuat jajaran manajemen. Salah satu nama yang paling menonjol adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang direkomendasikan untuk masuk ke dalam jajaran pengurus. Kehadiran figur seperti Susi Pudjiastuti diharapkan mampu membawa perspektif baru dan pengawasan yang lebih ketat dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Perubahan struktur direksi juga difokuskan pada penguatan aspek teknologi informasi guna mendukung akselerasi digitalisasi layanan perbankan. Seluruh susunan pengurus baru, baik Direksi maupun Dewan Komisaris, akan mulai bertugas secara efektif setelah mendapatkan lampu hijau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Dengan transformasi ini, bank bjb optimistis dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh ekosistem keuangan di Indonesia.
