Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) secara resmi menyampaikan lima poin rekomendasi strategis guna memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pemerintah. Rekomendasi ini diserahkan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam sebuah pertemuan audiensi yang berlangsung di Jakarta pada Selasa. Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa masukan tersebut dirumuskan berdasarkan pengalaman nyata para pelaku usaha di lapangan untuk memastikan program prioritas nasional ini berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Adapun lima pilar rekomendasi tersebut meliputi penguatan tata kelola dan akuntabilitas, pengamanan rantai pasok pangan berbasis produksi lokal, peningkatan standar keamanan pangan, sertifikasi bagi tenaga pengawas gizi, serta penguatan ekosistem pendukung secara menyeluruh. Rivai meyakini bahwa dengan memperhatikan aspek-aspek teknis tersebut, kebijakan nasional ini tidak hanya akan memberikan manfaat kesehatan bagi penerimanya, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat luas melalui pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan inisiatif unggulan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini dirancang untuk menurunkan angka stunting secara signifikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan alokasi anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah pada tahap awal, pemerintah menargetkan jutaan anak sekolah, pesantren, hingga ibu hamil dan menyusui sebagai penerima manfaat utama. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan pengusaha dapur sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan pasokan nutrisi yang berkualitas.
Menanggapi usulan tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa keberhasilan program berskala besar seperti MBG membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah memandang APPMBGI sebagai mitra strategis yang mampu menjembatani kebijakan pusat dengan realitas operasional di daerah. Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Nani Hendiarti, menambahkan bahwa keterlibatan asosiasi profesional akan sangat membantu dalam menjaga standarisasi gizi dan keamanan pangan nasional.
Sebagai langkah konkret pasca-audiensi, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk forum komunikasi rutin guna mempererat koordinasi teknis. APPMBGI juga berkomitmen untuk memperluas jaringan operasionalnya hingga ke seluruh provinsi di Indonesia agar distribusi makanan bergizi dapat menjangkau wilayah pelosok secara merata. Melalui penguatan rantai pasok lokal yang melibatkan petani dan peternak daerah, program ini diharapkan dapat menciptakan siklus ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Rivai optimis bahwa dengan tata kelola yang transparan dan tenaga kerja yang tersertifikasi, Program MBG akan menjadi fondasi kuat bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan generasi mendatang.
