Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) mendesak adanya kejelasan dalam proses transisi tata kelola ekspor mineral, seiring dengan upaya pemerintah yang semakin gencar dalam memperkuat pengawasan dan pengendalian ekspor komoditas strategis nasional. Pemerintah, melalui berbagai kebijakan, terus berupaya mendorong perbaikan tata kelola ekspor mineral dan batubara. Langkah ini merupakan bagian integral dari strategi penguatan hilirisasi industri, peningkatan nilai tambah produk di dalam negeri, serta upaya menjaga stabilitas penerimaan negara yang bersumber dari sektor sumber daya alam yang melimpah. Dalam menghadapi perubahan kebijakan ini, para pelaku industri menggarisbawahi betapa krusialnya kepastian mekanisme yang jelas agar aktivitas bisnis dan berbagai kontrak perdagangan yang telah terjalin dapat terus berjalan secara optimal tanpa hambatan yang berarti.
Direktur Eksekutif API-IMA, Sari Esayanti, menegaskan bahwa dunia usaha sangat membutuhkan panduan kebijakan yang terperinci dan mudah dipahami, terutama selama masa transisi kebijakan yang dinamis ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses negosiasi bisnis yang menjadi urat nadi keberlangsungan perusahaan tidak mengalami gangguan. "Dibutuhkan kejelasan agar proses negosiasi yang krusial bagi perusahaan dapat tetap berjalan untuk keberlanjutan perusahaan dan menjaga kestabilan pasar," ujar Sari dalam keterangan resminya pada Senin, 25 Mei 2026. Menurutnya, industri pertambangan, yang merupakan salah satu sektor strategis penopang perekonomian nasional, memerlukan tingkat kepastian yang tinggi dalam setiap tahapan proses pelaporan. Selain itu, keterlibatan aktif dan terstruktur dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam setiap aspek tata kelola ekspor juga menjadi sorotan utama.
Lebih lanjut, API-IMA juga secara tegas menyoroti pentingnya penghormatan terhadap seluruh kontrak jangka panjang maupun kontrak penjualan jangka pendek yang saat ini telah berjalan di lapangan. Kepastian dan konsistensi dalam pelaksanaan setiap klausul kontrak dinilai sebagai fondasi penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis para pelaku usaha. Selain itu, hal ini juga krusial untuk melindungi investasi besar yang telah ditanamkan oleh para pemangku kepentingan di sektor pertambangan. Sari menambahkan bahwa stabilitas kebijakan merupakan faktor penentu yang sangat vital dalam menjaga kepercayaan pasar global terhadap sektor pertambangan Indonesia. Stabilitas kebijakan ini tidak hanya akan mengamankan posisi pasar, tetapi juga secara signifikan akan mendukung agenda hilirisasi mineral yang saat ini tengah menjadi prioritas utama pemerintah, membuka peluang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
