Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa anak dari keluarga kaya tidak diwajibkan untuk menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disambut baik oleh Badan Gizi Nasional (BGN), yang mengonfirmasi bahwa program MBG memang tidak pernah ditujukan untuk memaksakan bantuan kepada mereka yang sudah mampu secara finansial. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa pernyataan presiden sepenuhnya akurat dan tidak ada unsur paksaan dalam implementasi program ini.
Lebih lanjut, Nanik menjelaskan mekanisme bagi masyarakat yang merasa sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka sendiri agar dapat menolak program MBG. Prosesnya pun terbilang sederhana. Jika terdapat sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga berada, pihak sekolah dapat mengajukan permintaan resmi kepada Sistem Pengadaan Pangan Bergizi (SPPG) untuk tidak lagi menerima suplai makanan dari program MBG. Permintaan ini bisa disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. "Cara menolaknya adalah tinggal menyampaikan lisan atau tulisan oleh sekolah, ‘kami tidak menerima MBG,’ begitu," ujar Nanik, menjelaskan prosedur yang mudah dijalankan.
Sejak awal perencanaannya, BGN memang telah mengizinkan semua pihak yang dinilai mampu untuk memenuhi kebutuhan gizinya sendiri agar dapat memilih untuk tidak mengikuti program MBG. Hal ini berarti, apabila ada penerima manfaat yang secara mandiri dapat menyediakan makanan sehat tanpa bergantung pada bantuan negara, mereka memiliki hak penuh untuk menolak program tersebut. Nanik menekankan bahwa keputusan untuk menolak MBG oleh pihak yang mampu justru akan memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran program.
"Dari awal kan memang program ini untuk pemenuhan gizi, jadi yang sudah terpenuhi gizinya ya memang nggak apa-apa menolak, biar efisien di anggaran," jelas Nanik. Beliau menambahkan bahwa dengan semakin banyaknya pihak yang mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan gizi, anggaran yang dialokasikan untuk MBG dapat dialihkan atau digunakan lebih optimal untuk menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik, memastikan bahwa bantuan negara tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat yang paling rentan. Program MBG dirancang sebagai jaring pengaman gizi, bukan sebagai substitusi tanggung jawab keluarga yang mampu untuk menyediakan asupan bergizi bagi anak-anak mereka.
