Tragedi memilukan terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Senin malam (27/4/2026), yang melibatkan tabrakan antara Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line. Insiden maut ini mengakibatkan duka mendalam dengan catatan 14 orang meninggal dunia dan 84 orang lainnya mengalami luka-luka. Menanggapi peristiwa tersebut, Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pembenahan sistem keselamatan perkeretaapian kini menjadi prioritas utama dan masuk dalam fokus program kerja tahun ini. Danantara berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Dony mengungkapkan bahwa langkah evaluasi akan mencakup seluruh aspek operasional, mulai dari manajemen risiko hingga investigasi mendalam mengenai penyebab serta dampak kejadian. Saat ini, pemerintah masih menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menentukan langkah mitigasi yang lebih spesifik dan teknis. Senada dengan Dony, CEO Danantara Rosan Roeslani juga menekankan bahwa keselamatan adalah pilar utama yang tidak bisa ditawar dalam operasional transportasi massal. Pihaknya berjanji akan meninjau ulang sistem keamanan yang ada secara total guna memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh pengguna jasa kereta api di tanah air.
Salah satu fokus krusial yang disoroti adalah keberadaan 1.800 perlintasan kereta api yang dinilai rawan dan membutuhkan perbaikan segera. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan pembenahan infrastruktur ini, mengingat banyak perlintasan merupakan warisan zaman kolonial Belanda yang belum mendapatkan penanganan komprehensif selama puluhan tahun. Banyak dari titik tersebut hingga kini tidak memiliki palang pintu atau penjagaan resmi, sehingga sangat rentan memicu kecelakaan fatal. Sebagai langkah nyata, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 4 triliun untuk memperbaiki titik-titik rawan tersebut, khususnya di sepanjang jalur utama Pulau Jawa.
Presiden Prabowo, setelah menjenguk para korban di RSUD Bekasi pada Selasa pagi, menegaskan bahwa pemerintah segera melakukan investigasi mendalam. Skema penanganan perlintasan sebidang akan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu pembangunan pos jaga baru atau pembuatan jembatan layang (flyover) serta underpass untuk memisahkan jalur kereta dengan jalan raya secara permanen. Upaya masif ini diharapkan dapat memodernisasi sistem transportasi publik Indonesia sekaligus meningkatkan standar keselamatan nasional secara signifikan. Dengan dukungan anggaran yang besar dan pengawasan ketat dari Danantara, pemerintah menargetkan transformasi perkeretaapian yang lebih aman bagi mobilitas masyarakat.
