Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketergantungan Indonesia pada impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang masih sangat tinggi. Saat ini, Indonesia harus mendatangkan sekitar 7 juta ton LPG dari luar negeri setiap tahunnya demi memenuhi kebutuhan energi rumah tangga dan industri kecil secara nasional. Angka impor yang masif ini mencerminkan beban fiskal yang cukup berat bagi negara, mengingat total konsumsi domestik telah mencapai 8,6 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi kilang di dalam negeri hanya mampu menyuplai sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton saja.
Ketimpangan yang sangat lebar ini dipicu oleh keterbatasan bahan baku utama pembuatan LPG, yakni gas propana (C3) dan butana (C4). Bahlil menjelaskan bahwa pasokan kedua jenis gas tersebut di dalam negeri memang tidak melimpah, sehingga pembangunan industri LPG baru di tanah air menghadapi kendala teknis yang signifikan sejak awal. Kondisi defisit energi ini sebenarnya telah berlangsung lama, tepatnya sejak pemerintah memulai program konversi besar-besaran dari minyak tanah ke LPG. Oleh karena itu, kementerian terkait kini tengah bekerja ekstra keras untuk merumuskan sumber energi alternatif yang bisa menggantikan peran LPG tanpa harus terus-menerus mengandalkan pasokan global yang fluktuatif.
Sebagai solusi strategis, pemerintah tengah mematangkan proses transisi energi dengan mengoptimalkan pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) dan Dimetil Eter (DME). Berbeda dengan bahan baku LPG yang langka, bahan baku untuk CNG yang berbasis gas cair metana (C1) dan etana (C2) tersedia sangat melimpah di berbagai blok migas di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi tekanan tinggi yang mampu mencapai 250 hingga 400 bar, gas alam tersebut dapat dikompresi menjadi bahan bakar yang aman dan efektif untuk penggunaan sehari-hari. Langkah ini dinilai jauh lebih realistis untuk mendorong kemandirian energi nasional karena sumber dayanya dikelola sepenuhnya di dalam negeri.
Namun, Bahlil menegaskan bahwa rencana penerapan CNG masih dalam tahap konsolidasi dan kajian mendalam. Pemerintah tidak ingin bersikap gegabah sebelum seluruh hasil kajian teknis dan skema distribusinya benar-benar matang. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk memperbaiki neraca perdagangan sektor energi dan mengurangi beban subsidi yang selama ini terserap untuk produk impor. Melalui diversifikasi ke CNG, diharapkan Indonesia tidak lagi terjebak dalam ketergantungan energi luar negeri dan mampu menciptakan kedaulatan energi yang lebih berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
