Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, menandai babak baru dalam tata kelola ekologi Indonesia. Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 51 P Tahun 2026 yang mengukuhkan tokoh buruh senior tersebut untuk memimpin agenda hijau dalam jajaran Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dalam pernyataan perdananya pasca pelantikan, Jumhur menekankan bahwa penanganan sampah menjadi prioritas utama atau "pekerjaan rumah" mendesak yang harus diselesaikan melalui transformasi sistematis menuju standar global.
Persoalan sampah di Indonesia memang memerlukan penanganan cepat mengingat beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang kian kritis di berbagai daerah urban. Jumhur menyatakan komitmennya untuk mengadopsi praktik terbaik internasional guna memastikan pengelolaan limbah tidak hanya sekadar pemindahan masalah, tetapi menjadi bagian dari ekosistem ekonomi sirkular. Salah satu program unggulan yang akan dipercepat di bawah kepemimpinannya adalah konversi sampah menjadi energi listrik atau waste to energy. Program strategis ini menargetkan pembangunan fasilitas pengolahan di 30 lokasi prioritas yang akan menjangkau 61 kabupaten dan kota di seluruh penjuru tanah air.
Dengan target kapasitas penanganan mencapai 14,4 juta ton sampah per tahun, pemerintah optimistis dapat mereduksi sekitar 22,5 persen dari total timbulan sampah nasional secara efektif. Teknologi waste to energy ini diharapkan mampu memberikan solusi ganda, yakni mengurangi volume sampah secara signifikan di tingkat hulu dan hilir, sekaligus menyumbang pasokan energi bersih bagi jaringan listrik nasional. Selain fokus pada penguatan infrastruktur domestik, Jumhur juga menegaskan akan melanjutkan dan memperkuat berbagai perjanjian internasional terkait lingkungan yang telah diratifikasi oleh Indonesia, termasuk komitmen global dalam menekan laju perubahan iklim.
Dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto menjadi modal politik yang sangat penting bagi Jumhur dalam menjalankan mandat berat ini. Presiden Prabowo dikenal memiliki visi kuat terhadap ketahanan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan sebagai pilar kedaulatan negara. Penunjukan Jumhur, yang sebelumnya dikenal luas sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), membawa perspektif sosial yang unik ke dalam kementerian tersebut. Pengalamannya selama puluhan tahun memimpin gerakan buruh diharapkan mampu menjembatani kepentingan sektor industri dengan standar perlindungan lingkungan yang ketat. Melalui integrasi teknologi modern dan kepatuhan terhadap protokol global, Kementerian Lingkungan Hidup berupaya membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
