Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa Indonesia memerlukan investasi yang sangat besar untuk mengejar ketertinggalan di sektor transportasi massal berbasis rel. Hingga tahun 2045, pemerintah memproyeksikan kebutuhan dana sekitar Rp 1.100 hingga Rp 1.200 triliun guna membangun serta mereaktivasi jalur kereta api sepanjang 14.000 kilometer di seluruh wilayah nusantara. Proyek ambisius ini dirancang untuk menciptakan konektivitas yang lebih efisien serta menekan biaya logistik nasional yang selama ini dinilai masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara maju lainnya. Kesenjangan biaya logistik ini seringkali menjadi penghambat utama bagi daya saing produk lokal di pasar internasional.
AHY menyoroti adanya disparitas investasi yang sangat lebar antara pembangunan infrastruktur jalan raya dengan perkeretaapian selama beberapa dekade terakhir. Selama ini, anggaran negara lebih banyak terserap untuk pembangunan jalan tol dan jalan nasional, sementara sektor kereta api cenderung mendapatkan porsi investasi yang jauh lebih minim. Menurutnya, ketimpangan ini harus segera dikoreksi agar transportasi publik yang ramah lingkungan, hemat energi, dan berkapasitas besar bisa menjadi tulang punggung mobilitas warga serta angkutan barang secara nasional. Namun, mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), AHY menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dalam mendanai proyek raksasa ini.
Langkah strategis yang disiapkan pemerintah adalah penerapan skema creative financing atau pembiayaan kreatif. Skema ini mencakup kolaborasi publik-swasta (PPP), investasi langsung, hingga kerja sama internasional yang saling menguntungkan. Selain mengandalkan modal eksternal, peran pemerintah daerah juga dianggap sangat krusial dalam menyukseskan rencana besar ini. AHY mencatat bahwa pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup signifikan, namun realisasi belanja untuk pengembangan transportasi publik di tingkat lokal masih tergolong rendah dan belum proporsional. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam memastikan ketersediaan lahan dan integrasi antarmoda yang mulus.
Fokus pembangunan ke depan tidak lagi hanya berpusat di Pulau Jawa, melainkan diarahkan secara masif ke wilayah luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi guna mewujudkan pemerataan ekonomi. Di Sumatera, pemerintah berencana memperkuat jaringan yang sudah ada dan menyambungkan jalur-jalur yang terputus untuk menciptakan konektivitas antarprovinsi yang lebih solid. Sementara itu, di Sulawesi, pengembangan difokuskan pada integrasi jalur kereta dengan kawasan industri strategis dan pelabuhan utama guna mendukung distribusi komoditas unggulan daerah seperti nikel dan hasil bumi lainnya. Tantangan paling signifikan berada di Kalimantan, di mana jaringan kereta api harus dibangun benar-benar dari titik nol. Pembangunan di Kalimantan diharapkan tidak hanya mendukung mobilitas di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), tetapi juga merevolusi sistem logistik pengangkutan sumber daya alam agar lebih efisien dan berkelanjutan. Melalui target 14.000 kilometer ini, Indonesia diharapkan mampu memiliki sistem transportasi terpadu yang kokoh untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
