Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara resmi memberikan lampu hijau bagi Perum Bulog untuk memanfaatkan sisa stok kemasan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun produksi 2023 hingga 2025 untuk penyaluran di tahun 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai respons cepat atas kendala pengadaan material plastik yang sedang mengalami fluktuasi harga tajam dan kelangkaan pasokan di pasar global. Kebijakan fleksibilitas ini diharapkan mampu menjaga ritme distribusi pangan nasional agar tidak terhambat oleh masalah teknis logistik.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa keterlambatan proses lelang kemasan baru menjadi ancaman serius bagi kelancaran distribusi jika fleksibilitas ini tidak diterapkan. Kelangkaan bahan baku polimer, yang merupakan komponen utama plastik, dipicu oleh dinamika rantai pasok energi global yang belum stabil. Jika dipaksakan menggunakan kemasan baru di tengah gejolak harga plastik, biaya produksi beras berpotensi membengkak sekitar Rp300 per kilogram. Tanpa intervensi kemasan lama, kenaikan biaya operasional ini dikhawatirkan dapat memengaruhi stabilitas harga di tingkat konsumen.
Meskipun diizinkan menggunakan kemasan stok lama, Bapanas memberikan syarat ketat terkait transparansi informasi kepada masyarakat. Bulog wajib melakukan pembaruan informasi pada kemasan, terutama mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru, tanggal kedaluwarsa, serta kelas mutu beras. Penyesuaian informasi ini dilakukan melalui penempelan stiker yang harus memenuhi standar teknis khusus, yakni tidak mudah lepas, tidak luntur, dan diletakkan pada posisi yang mudah dilihat oleh pembeli. Langkah ini krusial untuk mencegah terjadinya misinformasi atau potensi praktik spekulasi oleh oknum tertentu di pasar.
Sekitar 12,3 juta lembar kemasan lama diproyeksikan akan segera digunakan kembali untuk mendukung percepatan distribusi beras ke berbagai wilayah Indonesia. Bapanas juga telah berkoordinasi secara intensif dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri dan seluruh pemerintah daerah guna mengawal kebijakan ini. Sosialisasi masif dilakukan agar semua pihak memahami bahwa penggunaan kemasan stok 2023-2025 adalah strategi efisiensi logistik, bukan indikasi penurunan kualitas produk.
Di tengah tantangan biaya bahan baku plastik, pemerintah memastikan harga beras SPHP tetap stabil sesuai regulasi. Kinerja penyaluran beras SPHP sendiri menunjukkan tren pertumbuhan yang impresif sepanjang tahun 2026. Pada Maret, realisasi penyaluran tercatat sebesar 70,01 ribu ton, sementara hingga 24 April 2026, volume penyaluran telah menembus angka 78,78 ribu ton. Kenaikan sebesar 12,53 persen ini membuktikan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap beras intervensi pemerintah masih sangat tinggi, sehingga kepastian ketersediaan stok melalui penggunaan kemasan lama menjadi langkah vital demi menjaga ketahanan pangan nasional.
