Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melaporkan bahwa realisasi belanja Kementerian Perhubungan hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp 9,08 triliun, atau 32,27% dari pagu anggaran sebesar Rp 28,09 triliun. Angka ini melampaui target kumulatif sebesar 30,10%, menunjukkan deviasi positif sekitar Rp 0,60 triliun terhadap target penarikan dana bulan Mei. Laporan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI pada Kamis, 4 Juni 2026.
Secara rinci, realisasi belanja Kemenhub didominasi oleh belanja pegawai yang mencapai 72,62%, setara dengan Rp 3,53 triliun dari pagu Rp 4,86 triliun. Posisi selanjutnya ditempati oleh belanja barang dengan realisasi 25,90% dan belanja modal sebesar 19,62% dari pagu masing-masing. Dudy menjelaskan bahwa belanja pegawai menyumbang Rp 3,53 triliun dari pagu efektif Rp 4,86 triliun. Belanja barang terealisasi sebesar Rp 4,04 triliun atau 25,90% dari pagu efektif Rp 15,60 triliun. Sementara itu, belanja modal mencapai Rp 1,05 triliun atau 19,62% dari pagu efektif Rp 7,64 triliun.
Ditinjau dari sumber dana, realisasi anggaran berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 6,56 triliun (37,90% dari pagu efektif Rp 17,31 triliun). Dana dari Badan Layanan Umum (BLU) tercatat Rp 637 miliar atau 27,38% dari pagu efektif Rp 2,32 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berkontribusi Rp 1,23 triliun atau 26,23% dari pagu efektif Rp 4,68 triliun. Dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) terealisasi Rp 557 miliar atau 20,25% dari pagu efektif Rp 2,75 triliun. Terakhir, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menyumbang Rp 78 miliar atau 7,78% dari pagu efektif Rp 1,01 triliun.
Menteri Perhubungan menekankan bahwa penyerapan anggaran secara umum masih sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dan proses kontraktual yang berjalan pada semester pertama tahun anggaran. Untuk mempercepat penyerapan anggaran, Kemenhub akan mengambil beberapa langkah strategis. Di antaranya adalah mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan prioritas serta penyelesaian tagihan, memperkuat monitoring dan evaluasi fisik dan keuangan, mempercepat revisi dan pergeseran anggaran pada kegiatan yang siap diserap, serta meningkatkan koordinasi dan pengendalian rencana penarikan dana.
Dengan upaya tersebut, Kemenhub memproyeksikan realisasi anggaran akhir tahun akan mencapai Rp 27,21 triliun, atau sekitar 96,84% dari pagu efektif, dengan asumsi tren pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian kontrak tetap terjaga.
