Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (1/6/2026) menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan amanah yang harus dikelola demi kemakmuran seluruh rakyat. Beliau menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berhenti pada angka statistik semata, namun harus terwujud dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat secara nyata. "Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo, yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Lebih lanjut, Prabowo menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap kelompok paling rentan dalam masyarakat. Anak-anak Indonesia harus dipastikan mendapatkan gizi yang cukup, sementara para petani berhak menerima pupuk tepat waktu dan dengan harga yang wajar. Begitu pula para nelayan, yang harus mendapatkan akses pasar yang adil serta dukungan dan pemberdayaan yang memadai. Kesempatan kerja dan penghasilan yang layak juga menjadi hak fundamental bagi para pekerja. "Anak-anak kita, paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan," tegasnya.
Prabowo juga menyoroti fenomena selama ini di mana harga berbagai komoditas unggulan Indonesia masih banyak ditentukan oleh pihak luar negeri. Selain itu, sebagian besar keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam juga masih mengalir ke luar negeri, belum sepenuhnya dirasakan oleh bangsa sendiri. Fenomena ini perlu diubah demi kedaulatan ekonomi Indonesia.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinannya akan mengambil langkah-langkah strategis. Salah satunya adalah memperkuat kebijakan ekspor sumber daya alam melalui sistem satu pintu yang dikelola oleh Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Langkah ini diharapkan dapat mengontrol aliran ekspor dan memastikan keuntungan lebih besar tertinggal di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong hilirisasi industri secara masif. Dengan hilirisasi, Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi produk olahan bernilai tambah tinggi, sehingga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan negara. Pengelolaan devisa hasil ekspor juga akan diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Prabowo menutup penjelasannya dengan kembali menegaskan tujuan dari kebijakan ini. "Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu," pungkasnya. Kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
