Pemerintah Indonesia telah mengonfirmasi bahwa implementasi kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak akan berdampak negatif pada kontrak ekspor batubara yang telah terjalin dengan para pembeli internasional. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa seluruh kontrak yang sah dan didasarkan pada transaksi normal akan tetap dihormati, baik selama masa transisi maupun setelah kebijakan baru sepenuhnya berlaku. Pernyataan ini disampaikan untuk meredakan kekhawatiran yang sempat timbul di kalangan pelaku pasar mengenai potensi gangguan terhadap mekanisme ekspor batubara pasca penunjukan DSI sebagai BUMN ekspor untuk komoditas strategis.
Kebijakan baru ini, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis, awalnya akan mencakup batubara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap ekspor SDA strategis, mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan penerimaan devisa negara dari hasil ekspor. Masa transisi kebijakan ini dimulai pada 1 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga akhir tahun. Selama periode ini, para eksportir masih dapat melanjutkan aktivitas ekspor mereka seperti biasa, namun diwajibkan untuk melaporkan seluruh rincian aktivitas ekspor kepada DSI.
Pada fase awal implementasi, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan perubahan drastis pada mekanisme ekspor. Eksportir masih bertanggung jawab atas pelaporan seluruh dokumen ekspor, sementara DSI akan berperan sebagai lembaga pemantau yang memanfaatkan sistem terintegrasi yang telah disiapkan. "Pada tahap pertama seluruh dokumen dilaporkan kepada PT DSI sehingga DSI dapat melakukan monitoring melalui sistem yang tersedia," ujar Purbaya. Pendekatan bertahap ini dirancang untuk memberikan ruang yang cukup bagi para pelaku usaha agar dapat menyesuaikan proses bisnis dan hubungan dagang yang sudah terjalin.
Perubahan mekanisme ekspor yang lebih komprehensif akan dilakukan secara bertahap, berdasarkan hasil evaluasi yang berkelanjutan dan kesiapan sistem DSI. Purbaya menambahkan bahwa evaluasi mendalam akan dilakukan dalam rentang waktu tiga bulan, termasuk mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan sistem DSI itu sendiri. Pemerintah menargetkan implementasi penuh dari kebijakan tata kelola ekspor ini paling lambat pada 1 Januari 2027. Namun demikian, Purbaya menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah menjaga kepastian usaha. Hal ini penting agar perubahan dalam tata kelola ekspor tidak sampai mengganggu kelancaran arus perdagangan internasional maupun merusak kontrak dagang yang telah ada. Dengan strategi implementasi yang bertahap dan terukur, pemerintah optimis bahwa penguatan tata kelola ekspor batubara akan berjalan lancar, sambil tetap menjaga hubungan komersial yang harmonis antara produsen nasional dan mitra dagang di pasar global. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem ekspor yang lebih transparan, efisien, dan menguntungkan bagi perekonomian Indonesia.
